• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Menelisik Peran dan Tujuan Oligarchy Finansial Dibalik Perang Rusia — Ukraina

By : Joni Sujarman

February 4, 2025
in Article
Home Collective Idea Article
Share on FacebookShare on Twitter

Pengaruh geopolitik Rusia atas Eropa ditunjukkan dengan ketergantungan Eropa pada gas alamnya. Dengan kondisi seperti ini, jelas di satu sisi akan melindungi Rusia dari sanksi ekstrem dan serangan besar-besaran dari imperialisme AS-NATO. Di sisi yang lain, ini membuat AS akan berupaya dan mencoba merampas pengaruh geopolitik Rusia dengan mengekspor gas alam ke Eropa.

Sanksi ekstrim dan penyerangan langsung terhadap Rusia hanya dapat terjadi jika AS memiliki kerja sama penuh dengan negara-negara Eropa. Tetapi AS tidak dapat memiliki kerja sama penuh tersebut, selama Eropa bergantung pada gas alam Rusia untuk memenuhi berbagai hal penting. Baik memenuhi kebutuhan warganya, maupun pemenuhan kebutuhan industri.

Gas alam Rusia tidak hanya memberi Eropa listrik dan panas. Lebih dari itu, secara tidak langsung membantu kekuatan produktif di Eropa untuk menghasilkan barang-barang material bagi masyarakat Eropa. Selama ini tetap terjadi, maka negara-negara NATO di Eropa tidak dapat sepenuhnya membantu serangan AS terhadap Rusia.

Terus mau gimane? Selama lebih dari satu dekade, lembaga think tanks di AS, soal strategi kebijakan luar negeri, telah mendiskusikan dan menyusun berbagai cara untuk mengakhiri ketergantungan Eropa pada gas alam Rusia. Dan diskusi ini menjadi jauh lebih intensif sejak penggabungan Rusia atas Krimea pada tahun 2014.

Selama dalam masa penyusunan strategi ini, perusahaan minyak barat seperti Shell telah menguasai seni memproduksi Liquified Natural Gas (LNG). Sehingga Kartel Minyak Barat, yang selama ini dilayani oleh AS, dapat menggunakan modal baru mereka untuk mengekspor LNG ke Eropa.

Penting untuk kembali diingat, bahwa menurut teori Imperialisme Lenin kita hidup di tahap tertinggi dari kapitalisme. Yakni imperialisme, dimana kartel monopoli, yang dimiliki dan dikuasai oleh oligarki pemegang saham keuangan, mengekspor modal ke seluruh dunia semata-mata untuk mengumpulkan lebih banyak modal dari tenaga kerja kita.

Di bawah sistem imperialisme, kartel monopoli, yang dimiliki oleh pemegang saham swasta yang kuat, yang istilah Lenin disebut sebagai “Oligarchy Finansial”. Oligarchy Finansial ini lah yang mendominasi seluruh ekonomi global. Mereka melakukan akumulasi, kosentrasi, dan sentralisali begitu banyak modal, termasuk tenaga produktif dan sumber daya alam, di seluruh negara-negara di dunia.

Akumulasi modal, kosentrasi modal, dan sentralisali modal global ini memberikan kekuatan kepada oligarchy Finansial dan kartel-kartel monopolinya untuk mengekspor modal, termasuk modal utang. Sehingga negara-negara yang secara ekonomi subordinat, terutama negara-negara berkembang, mengakumulasi modal sebanyak mungkin.

Dalam persoalan ini, dapat dicermati, bahwa perusahaan minyak besar adalah kartel monopoli yang dimiliki oleh lembaga pemegang saham swasta seperti Black Rock, Vanguard, State Streets, Fidelity, JP Morgan, dan sebagainya, yang semuanya merupakan institusi oligarchy finansial.

Institusi oligarchy finansial yang memiliki perusahaan minyak serta bisnis kontraktor pertahanan (misalnya Raytheon, Lockheed, dan sebagainya) merupakan institusi yang mengendalikan pemerintah AS. Termasuk semua lembaga negara, seperti: Kongres, Mahkamah Agung, dan Cabang Eksekutif.

Guna mengatasi penurunan tingkat keuntungan, maka oligarchy finansial ini perlu menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Salah satu cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan merebut pasar gas Eropa dari Rusia. Sekaligus dengan membuat Eropa bergantung pada gas mereka dibandingkan dengan gas Rusia.

Oligarchy finansial dari perusahaan minyak sendiri telah berhasil menyempurnakan proses pembuatan LNG. Sehingga mereka dapat mengekspor LNG ke Eropa guna mengurangi ketergantungannya pada gas alam Rusia. Dengan demikian, ini secara substansial menghilangkan pengaruh Rusia dan serta merta juga meningkatkan keuntungan finansial mereka.

Ketika oligarchy finansial berhasil mencabut pengaruh geopolitik Rusia dari Eropa, maka imperialis AS lah yang menggantikan dan dibutuhkan untuk melindungi Eropa. Dengan demikian oligarchy finansial selangkah lebih dekat untuk menggulingkan Putin. Ketika kekuasaan Putin berhasil didongkel, maka mereka dapat menggantikannya dengan komprador boneka seperti Gorbachev atau Yeltsin dengan type baru atau versi terbaru, yang akan lebih baik melayani kepentingan mereka.

Ekonomi Rusia memiliki sektor publik yang cukup besar, sehingga banyak orang di Rusia bergantung pada stabilitas ekonomi dan sosial. Hal ini tentunya sangatlah menggiurkan bagi oligarchy finansial dunia. Mereka dapat memaksimalkan akumulasi modal, kosentrasi modal, dan sentralisali modal dengan melakukan privatisasi sektor publik dalam perekonomian di masing-masing negara bagian Rusia.

Privatisasi bagi oligarchy finansial, tak lebih dari sekedar menyingkirkan rakyat dari sumber mata pencaharian utama mereka. Tujuan akhir akhir di sini, untuk menjarah ekonomi Rusia sekali lagi. Caranya? Melakukan privatisasi besar-besaran demi memaksimal kan akumulasi modal, kosentrasi modal, dan sentralisali modal dengan tingkat percepatan yang tinggi.

Ekspor LNG AS ke Eropa jangan dimaknai hanya sekedar menghilangkan pengaruh geopolitik Rusia, dan secara ekonomi menempatkan Eropa di bawah imperialis AS. Lebih dari itu, ini akan memberi imperialis AS kendali penuh atas negara-negara NATO untuk tujuan imperialisnya sendiri. Yakni kepentingan oligarchy finansial. Jadi kepentingan AS dalam rangka penguasaan hegemoni dan dominasi ekspor LNG ke Eropa ini tidak dapat dilebih-lebihkan demi atas nama kepentingan demokrasi, hak asasi manusia dan lainnya.

Oligarchy finansial yang sama, yang memiliki perusahaan minyak, juga merupakan pemilik dari suatu kompleks industri militer. Mereka memiliki Raytheon, Lockheed, Boeing, dan lainnya. Jadi, mereka secara serta merta menggunakan perang ini juga untuk meningkatkan penjualan senjata dan teknologi militer, tidak hanya ke Ukraina, tetapi juga negara-negara NATO.

Ketika negara-negara NATO menjadi tergantung secara ekonomi, senjata dan teknologi militer yang diproduksi oleh Raytheon, Lockheed, General Dynamics, Northrop Grumman, dan lainnya, maka otomatis ini menghasilkan keuntungan besar bagi oligarchy finansial, serta meningkatkan hubungan antara negara-negara NATO dan AS.

Berkaca pada kebijakan Glasnot dan Perestroika yang diterapkan oleh Gorbachev, yang dijuluki sebagai The Pizza Man, sebagai tangan kanan Imperialis AS, oligarchy finansial pernah besar-besaran merampok kekayaan Uni Soviet, yang mengakibatkan Uni Soviet collapse dan akhirnya bubar. Maka, perang di Ukraina ini tak lebih dari “Glasnot dan Perestroika” type baru. Dengan artian, benar-benar merupakan peluang sangat besar bagi oligarchy finansial dan instrumen utama mereka, Imperialis AS, guna memajukan dominasi ekonomi dan politik mereka atas Eropa. Tegasnya untuk memajukan tujuan mereka melakukan perampokan secara besar-besaran. Atau dengan bahasa yang lebih sopan melakukan akumulasi modal, kosentrasi modal, dan sentralisali modal sebanyak mungkin dengan percepatan maksimal
▪️JS

Next Post

Pengelolaan Laut Afrika Selatan Dalam Memperkuat Kepentingan Nasional dan Pengaruh Internasional

admin_hints

admin_hints

Follow Us

  • Sahita Institute kedatangan tamu Matt Kirkegaard dari Progressive International.

Kedatangan Matt untuk sama-sama berdiskusi mengenai kondisi Global hari ini dan juga sharing mengenai jaringan gerakan rakyat baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

Diskusi juga dihadiri oleh organisasi lain seperti KPR, SMI, BMI dan FPBI. Isu terkini seperti Venezuela, Iran, dan juga langkah-langkah Donald Trump dalam kebijakannya saat ini.

Yang menjadi persamaan pada akhirnya ialah kebutuhan akan Solidaritas rakyat pekerja sedunia dan juga penguatan pengorganisiran rakyat dalam menghadapi imperialisme yang terpampang didepan mata.

US IMPERIALIST... HANDS OFF VENEZUELA!!
  • Mulai dari Invasi Teluk Babi Kuba, Afganistan, Irak, Libya, kini Venezuela. Amerika Serikat melakukan invasi/terorisme negara atas nama keamanan nasional.

Konsep kedaulatan negara (Westphalian Sovereignty) resmi jadi sampah. Batas negara dianggap tidak ada. Hukum Amerika berlaku di seluruh dunia. Ekstrateritorial. Sesuai kehendaknya sendiri. Dengan cita-cita membangun Imperialisme Amerika Serikat.

Invasi kali ini dibingkai dengan "Penegakan Hukum" kasus narkotika yang didalangi oleh Presiden Venezuela yakni Nicolas Maduro  seperti yang dituduhkan oleh Trump.

Terorisme terhadap kedaulatan negara yang dilakukan Amerika Serikat harus dikecam dan dihentikan. Salah satu caranya dengan membangun kekuatan politik negara Selatan-Selatan. Bukan cara yang mudah tentunya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, dan itu bisa dimulai dari persatuan gerakan rakyat antar negara.
  • Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Melewati tahun ini yang penuh perjuangan dengan Cinta Kasih dan Solidaritas sesama warga.

Salam buat semua kawan dan keluarga yang merayakan.
  • Bagaimana negosiasi tarif Trump dan FTA memengaruhi aturan hukum dan ekonomi Indonesia?

Koalisi MKE bersama LCITI dan FHUI mengadakan Focus Group Discussion untuk membahas dampak tarif, langkah negosiasi pemerintah, serta pentingnya menjalankan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 sebagai kontrol publik atas perjanjian internasional.

📅 Kamis, 27 November 2025
🕘 09.30 – 17.00 WIB
📍 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ruang Rapat Guru Besar

Diskusi ini menjadi ruang penting bagi masyarakat sipil untuk menilai transparansi dan akuntabilitas kebijakan perdagangan Indonesia di tengah tekanan global.
  • Hilirisasi industri menjadi agenda kunci yang diteruskan oleh Pemerintahan Prabowo. Agenda ini kerap kali diklaim menjadi jalan untuk pertumbuhan ekonomi dan upaya keluar dari jeratan ketergantungan ekspor bahan mentah. 

Sayangnya hilirisasi yang dikontrol oleh investasi besar tidak diimplementasikan berdasarkan kebutuhan rakyat. Agenda hilirisasi justru masuk pada replikasi pola ketimpangan lama mulai dari ketergantungan modal asing, eksploitasi sumber daya alam skala besar, dan marjinalisasi komunitas. 

Realitas tersebut tentunya jauh dari upaya mencapai transisi berkeadilan. Transisi berkeadilan mengacu pada serangkaian prinsip, proses, dan praktik untuk mencapai tansformasi struktural yang holistik. Gagasan transisi berkeadilan dibangun berdasarkan pemikiran dan pengalaman gerakan lingkungan, masyarakat adat dan buruh yang menggarisbawahi pentingnya aspek lingkungan dan sosioekonomi dalam memperjuangkan keadilan iklim dan lingkungan.
  • DISKUSI PUBLIK: “Menelisik Pemerintahan Kelima Pasca Reformasi”

Selain sebagai ruang refleksi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi antar organisasi gerakan sosial dalam suasana yang baru, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang sinergis untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, diskusi publik ini diselenggarakan sebagai sebuah platform untuk membedah situasi terkini, merumuskan peluang, dan menyusun langkah-langkah strategis gerakan sosial.
  • Unpacking the ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA): Risk and Threats of Investor Lawsuit to State for People, Environment, and Democracy

ASEAN and Canada are currently negotiating ASEAN - Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). This agreement is central for Canada to respond the current geopolitical situation, particularly in relation to competition for securing access to critical minerals.

One of key concerns of CSOs and Communities is the inclusion of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism which has repeatedly been used by multinational corporations to sue governments over public interest policies including the ones aimed at protecting the environment, indigenous rights, and public health.

In light of this concern, there is a pressing need to raise awareness and build capacity among civil society organizations and grassroots communities across ASEAN and Canada to critically discuss and examine the ACAFTA process and content.

Indonesia CSO Coalition for Economic Justice, Focus on the Global South, FTA Watch Thailand, Third World Network, AFTINET, Transnational Institute, and Canadian Centre for Policy Alternatives are hosting the webinar on:

Date: Thursday, 30 October 2025
Time: 19:00-21:00 Jakarta/Bangkok | 20:00-22:00 Malaysia/Manila | 08:00-10:00 Ottawa

Please register via bit.ly/AseanCanadaWebinar. Interpretation will be available in Indonesian and Thai.
  • Dunia sedang mengalami perubahan besar dalam konstelasi ekonomi-politik global. Ini ditandai dengan kemunduran relatif AS sebagai kekuatan imperialis utama bersama mitra strategisnya di Barat, perlambatan ekonomi kapitalis sejak krisis Keuangan Besar 2008–yang diperparah dengan pandemi covid-19, dan munculnya kekuatan-kekuatan alternatif seperti Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain yang disebut sebagai ‘penguatan’ Global South dengan visi yang condong mengarah pada tatanan dunia multipolar. Tentu, terlalu dini untuk mendeklarasikan kekalahan AS dan  Barat di saat kekuatan tersebut masih memegang kendali kuat pada bidang militer dan teknologi. 

Begitu pula perang tarif yang dilancarkan oleh Donald Trump perlu dipertimbangkan sebagai tujuan imperialis AS untuk menegaskan kembali  kekuatannya. Akan tetapi, kebangkitan kekuatan Global South tidak bisa diremehkan, mengingat rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut mencerminkan kemampuan mereka sebagai pemain penting dalam percaturan ekonomi-politik global.

Perubahan besar memicu perdebatan tentang arah masa depan tatanan dunia. Dalam konteks ini, multipolaritas yang diaspirasikan Global South sering dipandang sebagai peluang untuk membuat tatanan global yang lebih demokratis. Inisiatif seperti BRICS+ dan OPEC+, kerjasama ekonomi Selatan-Selatan, serta diplomasi energi dan pangan menjadi sinyal dari upaya negara-negara periferi untuk membangun tatanan yang lebih setara. Namun, pertanyaan penting muncul: apakah ini benar-benar menjanjikan pembebasan, atau hanya mengganti wajah kekuasaan global yang tetap bersifat eksploitatif? Dalam praktiknya, kerja sama ini kerap tidak lepas dari kepentingan elite negara dan korporasi besar, serta belum sepenuhnya mengakar pada gerakan rakyat yang sejati.

Dalam waktu yang sama, imperialisme global juga ikut menyesuaikan dirinya. Salah satu wajah barunya adalah melalui apa yang disebut sebagai green colonialism — yakni kolonialisasi dalam bentuk menggunakan proyek-proyek transisi energi "hijau" yang dibaliknya justru memperparah perampasan tanah, penggusuran masyarakat adat, dan pencaplokan sumber daya alam oleh perusahaan.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute