• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Pengelolaan Laut Afrika Selatan Dalam Memperkuat Kepentingan Nasional dan Pengaruh Internasional

By Olisias Gultom

January 30, 2024
in Article
Home Collective Idea Article
Share on FacebookShare on Twitter

Abstract

Kehidupan manusia di darat seringkali tidak menempatkan laut sebagai faktor penting dalam membangaun dan memperkuat kepentingan nasionalnya. Kekuatan laut mulai menguat ketika terjadinya perang dan laut didapati mampu memainkan peran pentingnya dalam pertempuran hingga kemudian lebih dipandang sebagai bagian dari proses pengamanan wilayah. Sementara laut menyimpan potensi yang lebih besar, dari hanya sekedar jalur peperangan dan perekonomian. Afrika Selatan dengan posisinya yang unik, berupaya mengoptimalkan posisi laut sebagai upaya memperkuat kepentingan nasionalnya dan dalam upaya membangun hubungan internasional dalam memperkuat pengaruhnya. Hal tersebut dilakukan tanpa membangun kekuatan armada yang menonjol.

Keyword: Diplomasi Maritim, Geopolitik, Hubungan Internasional

Latar belakang

Afrika Selatan memiliki dinamika peran dan posisi maritim yang panjang dan dinamis. Sebagai jalur utama yang menghubungkan Eropa dan Asia pada era kolonial, Afrika selatan mendapatkan peran penting dan strategis. Pada era kolonial, armada Belanda telah menempatkan wilayah kekuasaan laut di perairan Afrika selatan ini menjadi jalur lintasan berbayar dibawah kekuasaannya. Nilai strategis ini kemudian berakhir sejalan dengan perubahan geografi setelah selesainya pembangunan terusan Suez pada tahun 1896. Perubahan jalur laut yang tidak lagi menjadikan Afrika selatan sebagai jalur strategis telah juga merubah peran dan posisi Afrika selatan dalam Geoekonomi dan Geopolitik, dimana pusat kontrol laut kemudian lebih diarahkan pada kontrol laut di wilayah perairan Timur Tengah dan sekitarnya.

Pasca kolonial yang memerdekakan banyak negara di Afrika juga telah mewarnai perubahan geopolitik dan geoekonomi, khususnya pada era perang dingin. Pandangan Mahan yang menempatkan pentingnya memenangkan perang laut, termasuk pada penguasaan laut dengan kekuatan fisik, telah sangat berpengaruh pada Perang Dunia I dan II juga terjadi pada era perang dingin. Penguasaan dan pemanfaatan laut, khususnya jalur-jalur perdagangan dan strategis, pada akhirnya telah melibatkan peran Amerika Serikat (AS), Jepang, Perancis, Rusia dan Jerman, serta kemudian diikuti Republik Rakyat China (RRC),  pada wilayah laut secara global.

Pasca perang dingin dan memasuki era globalisasi, orientasi ekonomi, khususnya perdagangan menjadi fokus yang paling penting. Konsepsi penguasaan laut dalam perspektif perang menjadi semakin mengecil, sekalipun bukan berarti menghapusnya sama sekali, tetapi penguasaan laut lebih mendapatkan penekanan pada pemanfaatan dan penggunaan laut dalam mendukung aktifitas perekonomian. Hal ini masih tidak bergeser dari pandangan Mahan yang menyebutkan bahwa laut tidak hanya kekuatan penguasaan laut tetapi juga pada pengelolaan potensi yang terdapat didalamnya yang akan memperkuat kepentingan nasional suatu negara bangsa. Mahan seperti dijelaskan dalam [Kaminer, 1964], nilai strategis suatu tempat selain ditentukan oleh lokasi atau situasi serta kekuatan militer yang dimiliki, juga terkait dengan sumberdaya yang terdapat pada suatu lokasi tersebut. Pada pemahaman ini kapasitas ekonomi tidak hanya terkait sumber daya alam, tetapi pada potensi ekonomi yang lebih terbuka. Pandangan yang tidak jauh berbeda dari konsep kekuatan laut Hill [Albrecht. T, 2021] yang memandang potensi kekuatan laut selain terkait posisi, kekuatan militer , penjaga pantai dan kelautan, juga menyebutkan industri sipil-maritim sebagai bagian penting.

Konsepsi-konsepsi tersebut menjadi dasar-dasar penting dalam pembentukan kebijakan maritim suatu negara, bahkan dengan semakin kuatnya hubungan antara negara bangsa maupun hubungan antar benua. Konsepsi itu sesuai dengan apa yang dijelaskan Sir Julian Corbett dalam [Albrecht. T, 2021] yang menyadari bahwa kehidupan manusia yang ada di darat pada skala yang lebih luas juga ditentukan dengan kekuatan laut yang melingkupinya dan menghubungkan daratan. Kekuatan laut itu sendiri seperti dijelaskan selanjutnya merupakan sarana utama dalam menjaga kepentingan nasional maupun sebagai proyeksi dalam mempengaruhi negara lain atau pesaing.

Afrika Selatan melalui sejarahnya yang panjang telah berkembang dinamis, khususnya pada peran laut yang dahulunya memiliki peran yang sangat strategis. Pada era perang dingin, khususnya pada masa perang kemerdekaan Namibia dan Angola. Afrika Selatan pada masa itu menjadi kekuatan militer utama sekutu negara ‘barat’ dan sangat berpengaruh pada wilayah Afrika Bagian Selatan. Pada perkembangan selanjutnya, Afrika selatan kemudian berkembang pesat secara ekonomi, khususnya akibat potensi sumber daya alam yang mampu mereka kelola termasuk posisi strategis di Afrika secara keseluruhan maupun pada wilayah Afrika bagian Selatan.

Afrika Selatan memiliki pengaruh terhadap setidaknya 4 negara ‘landlocked’ yaitu Botswana, Zimbabwe serta eStwatini dan Lesotho. Dua yang terakhir, keseluruhan wilayahnya bahkan berada di dalam wilayah negara afrika Selatan. Situasi ini menjelaskan pentingnya akses laut negara-negara tersebut yang melalui Afrika Selatan. Akses terbuka melalui laut yang lebih murah dibandingkan udara, membuat posisi ini menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan pelabuhan di Afrika selatan penting tidak hanya bagi Afrika Selatan tetapi juga bagi negara-negara yang bertetangga langsung maupun negara lain di Afrika yang melakukan hubungan perdagangan atau supply chain yang melalui Afrika Selatan. Hal yang memperlihatkan apa yang disebutkan Mahan sebagai peran penting laut dalam menentukan apa yang terjadi di darat.

Gambar.1. Peta Pelabuhan dan Jalur Ekonomi Afrika Selatan

Sumber: South Africa’s Ocean Economy

Delapan pelabuhan utama Afrika selatan secara tradisional telah terbadi  dalam komoditas tertentu dan peran-peran tertentu. Pelabuhan seperti Durban misalnya menangani kargo umum, terutama ekspor sereal; pelabuhan Cape Town dikhususkan bagi ekspor buah, anggur, dan sayuran gugur; dan pelabuhan Teluk Saldanha digunakan bagi ekspor bijih mineral dari Northern Cape. Cape Town sendiri memiliki salah satu dok kering terbesar di dunia bagian selatan. Begitu juga lima pelabuhan kapal-kapal kontainer  dan pengangkut kargo umum serta tersedianya dermaga bagi lalu lintas pesisir, dan fasilitas perbaikan kapal yang luas. Afrika selatan juga memiliki pelabuhan yang terhubung dengan sungai di Afrika Selatan di muara Sungai Buffalo di provinsi Eastern Cape dan memiliki kapasitas mengangkut 75.000 ton gandum. London Timur digunakan untuk menangani ekspor pertanian dan digunakan bagi ekspor tembaga negara-negara Afrika lainnya, seperti Zambia dan Zaire.

Afrika Selatan memiliki nilai strategis di Afrika secara keseluruhan, terlebih pada wilayah Afrika bagian selatan. Selain merupakan negeri yang kaya akan pertambagan, juga merupakan produsen utama dunia untuk Berlian, Emas dan Platinum. Bahan tambang lain yang juga terdapat di negara ini antara lain: Kromium, antimoni, arang, biji besi, kuprum, vanadium, manganese, nikel, fosfat, bijih timah, uranium, platinum, garam dan lainnya. Industri Afrika selatan tergolong maju dan merupakan ekonomi ke 25 secara global. Luas wilayah sebesar 4% dan jumlah penduduk sekitar 7% dari seluruh benua afrika, Afrika Selatan sepertiga produk dan jasa afrika serta 40% industri Afrika berasal dari negara ini. Sebagian besar negara di kawasan ini memiliki hubungan ekonomi yang penting dengan keterikatan yang tinggi dengan Afrika Selatan seperti Namibia (55,8% impor, 18, 5% ekspor), Zimbabwe (54,6% impor), Mozambique (30% impor, 18% ekspor), DR Congo (15% impor), Zambia (34,58% impor), Botswana (62%), Malawi (24,77%), eSwatini (42,2%), Lesotho (84,7%).

Afrika Selatan memperlihatkan lebih kuatnya peran ekonomi kelautan ketimbang kekuatan militer, walaupun tetap tidak bisa menghindari pentingnya kekuatan angkatan laut dalam mendukung fungsi dan peran ekonomi tersebut. Seperti dikatakan Mahan dalam [Albrecht. T, 2021] , bahwa perdagangan yang adalah bisnis negara pada akhirnya membutuhkan pelabuhan yang aman dan jalur yang terlindungi. Perlindungan yang pada waktu perang bisa diperluas menjadi pelayaran bersenjata.

Kekuatan militer Afrika Selatan merupakan kedua terbesar di Afrika setelah Mesir, tetapi kekuatan militer tersebut didominasi oleh kekuatan perang darat dan udara. Seperti dilaporkan dalam Global Fire Power, kekuatan armada angkatan laut Afrika Selatan (47) berada dibawah, Egypt (245), algeria (201), Nigeria (133), Morocco (121), Cameroon (60). Tetapi merupakan yang terbesar dalam RSC Afrika Bagian Selatan yaitu diantara negara-negara Tanzania (19), RD. Congo (16), Madagascar (8), Mozambique (8), Namibia (8).

Gambar.2. Peta Batas Laut Afrika Selatan

Sumber: South Africa Environment Outlook

Afrika Selatan terletak pada pertemuan dua lautan besar yaitu Lautan Hindia dan Lautan Atlantik. Posisi ini memungkinkan bagi Afrika Selatan mendapatkan keuntungan ekonomi dari bermacam pengembangan ekonomi laut seperti perikanan, pariwisata, dan kegiatan bahari lainnya merupakan beberapa sektor yang dapat menopang perekonomian, termasuk tentunya penambangan yang terdapat di pesisir maupun lautan. Afrika Selatan, sesuai dengan claim laut yang mereka lakukan memiliki luas laut (1,5 mn km2) yang lebih besar dibandingkan daratan (1,2 mn km2) dengan bibir panjang sepanjang 3900 km. Laut yang luas ini termasuk perpanjangan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan perpanjangan continental shelf. Posisi Afrika Selatan bagian selatan yang tidak berbatasan dengan negara lain memampukan mereka melakukan perluasan tersebut.

Menyadari posisi dan perkembangan geopolitik dan geoekonomi, Afrika Selatan mengambil langkah-langkah strategis yang dapat dilihat berikut ini.

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan

Pemerintah Afrika Selatan telah menetapkan kerangka kerja tata kelola terpadu yang menyeluruh bagi  pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Hasil yang diharapkan melalui hal itu adalah kemampuan memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi, bersamaan dengan memberikan perlindungan lingkungan laut yang memadai. Langkah-langkah pembangunan berbasis kelautan tersebut dapat dilihat setidaknya melalui banyaknya kementerian yang dilibatkan dalam program kelautan seperti Pertanian dan Perikanan, Energi, Transportasi, Mineral Resources dan Angkatan Laut Afrika Selatan. Kesemuanya bekerja secara parsial dengan tanpa adanya satu badan yang menanganinya secara khusus. Upaya pemerintah juga ditunjukkan melalui telah terbitnya sekitar 50 undang-undang yang berhubungan dengan kelautan.

Melalui Operation Phhakisa, pemerintah Afrika Selatan telah berusaha melakukan percepatan implementasi bagi solusi masalah pembangunan yang kritis. Inisiatif pemerintah ini difokuskan pada pembukaan potensi ekonomi kelautan Afrika yang difokuskan pada penguatan transportasi laut dan sektor manufaktur, akuakultur dan pariwisata bahari. Perbaikan manajemen yang selama ini terpisah dibenahi dengan melakukan hubungan fungsional terpadu dan penyusunan target pencapaian yang melibat cross lembaga atau kementerian.

Hal lain yang juga dilakukan adalah peningkatan fasilitas dan kualitas pelabuhan yang ada. Kemampuan logistik dimodernisasi tidak hanya pada fasilitas dan infrastruktur tetapi juga pada sumber daya manusia. Fasilitas pelayanan minyak dan gas yang membutuhkan infrastruktur yang besar dengan kualitas yang tinggi menjadi target dalam melayani sebagian besar kebutuhan gas dan minyak di Afrika. Pembangunan manufaktur perkapalan dan servis atau jasa pelayanan marinir juga telah dikembangkan. Modernisasi pelabuhan dan peningkatan investasi telah memberikan peningkatan pelayanan dan dampak pada peningkatan nilai keekonomian secara umum.

Kerjasama Internasional

Kerjasama Indian Ocean Rim Association (IORA)

Salah satu kerjasama terkait dengan pemanfaatan laut dilakukan Afrika Selatan dengan bergabung dengan IORA. Kerjasama strategis ini oleh Afrika Selatan, seperti disampaikan ketika menjabat sebagai ketua dewan Menteri IORA mempromosikan samudera Hindia sebagai zona perdamaian, stabilitas dan pembangunan. Tiga prioritas yang diusulkan adalah keselamatan dan keamanan maritim, peningkatan manajemen resiko bencana dan manajemen perikanan berkelanjutan dan bertanggungjawab. Hal ini menjadi indikasi bagaimana Afrika Selatan menempatkan kerjasama IORA menjadi kerjasama strategis yang juga didasarkan pada kepentingan nasionalnya seperti terlihat dalam program nasional yang telah mereka rencanakan dan dilaksanakan.

Pada bagian lain IORA memiliki tantangannya sendiri, disamping upayanya memperluas gagasan pembangunan wilayah kelautan yang mampu menyatukan wilayah yang luas. Upaya memperluas wilayah dari Timur Tengah hingga Indonesia semakin memperkuat nilai penting regional ini dan hal ini juga meningkatkan daya tarik pelaku ekstra regional seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan lainnya. Pada bagian lain meningkatnya pengaruh perdagangan RRC dan kebutuhan mereka memperkuat jalur laut juga memberikan tantangan lain dalam perkembangan IORA. Perkembangan ini akhirnya meningkatkan kepentingan militer, terlebih dengan semakin banyaknya kekuatan ekstra regional yang ikut melibatkan diri. Hal-hal tersebut sebaliknya semakin memperkuat peran penting wilayah ini secara global dan Afrika Selatan yang memiliki irisan penting di Afrika dan belahan dunia lain, anggota dari G20 memiliki peran pentingnya sendiri.

African Union (AU)

African Union merupakan organisasi terbesar di Afrika yang terbentuk dalam proses yang cukup panjang sejak tahun 1963 hingga 2002. Lembaga yang mencoba mengikuti model European Union ini juga memiliki dewan keamanan dimana Afrika Selatan merupakan salah satu anggotanya. Sebelumnya terdapat Southern African Development Community (SADC) yang kemudian berintegrasi dengan AU. Tidak semua negara, seperti Burundi, Rwanda dan Uganda tidak menjadi bagian dari organisasi ini. African Union adalah organisasi intercontinental yang hendak menyamakan dengan European Union, termasuk elemen NATO. African Union tidak hanya melakukan kerjasama ekonomi dan politik, tetapi juga memiliki lembaga didalamnya yang mengatur keamanan wilayah. Afrika Selatan dengan kekuatan ekonomi dan militernya, memiliki peran penting dalam organisasi ini.

ZPCAS

South Atlantic Peace and Cooperation Zone (ZPCAS) yaitu kerjasama keamanan atlantik selatan dimana Angola, DR Congo, Namibia dan Afrika selatan ikut didalamnya. Lembaga ini merupakan kerjasama antara negara-negara pada sisi timur Amerika Selatan dengan negara-negara pada sisi barat Afrika. Organisasi ini pada prinsipnya mengambil fokus pada kerjasama keamanan wilayah.

Kerjasama ini merupakan bagian dari kerjasama sisi lain Afrika yaitu Atlantik Selatan yang dalam sejarahnya juga memiliki interaksi yang cukup panjang. Interaksi tersebut khususnya pada proses kemerdekaan negara-negara afrika post kolonial maupun pada era peperangan pada era perang dingin. Organisasi ini adalah sisi lain wilayah laut dimana Afrika Selatan berada di tengah-tengahnya. Hubungan ekonomi antara afrika dan amerika selatan mendapatkan ruangnya pada kerjasama ini.

BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)

Organisasi yang bersifat koordinatif ini memegang asas non interference dan tidak memiliki frame kerjasama yang tegas, cenderung berkembang sebagai ‘forum’ komunikasi. Lembaga yang sulit dilihat dalam frame regional atau wilayah ini lebih terlihat sebagai negara ‘penantang’ dominasi Amerika Serikat dengan NATO-nya, walaupun tidak memiliki arah yang jelas terhadap itu. Tetapi pada kondisi situasi ketegangan global yang menguat seperti krisis ekonomi, Pandemi, perang atau lainnya, peran komunikasi bisa menjadi sangat penting melalui adanya kerjasama ini.

Pada pertemuan-pertemuan internasional seperti yang diperlihatkan dalam forum-forum multilateral di PBB maupun WTO, Afrika selatan dan India senantiasa menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan global. Sikap ini tidak bisa dipungkiri mendapatkan dukungan dari RRC dan Rusia. Hal ini menunjukan potensi yang dimiliki melalui kerjasama negara-negara ini. Pada perkembangan global yang sedang mengalami dinamika yang menuntut perubahan tata kelola, kerjasama ini memiliki peran dan posisi alternatif dalam mengarahkan jalannya perubahan global. Sekali lagi Afrika Selatan berada dalam posisi dengan potensi yang penting tersebut.

Kesimpulan

Afrika Selatan memiliki peran penting pada dua samudera, yang telah berlangsung sejak era kolonial hingga era globalisasi saat ini. Perubahan geografis tidak menghilangkan peran strategis yang dimiliki Afrika Selatan, melainkan memberikan nilai baru yang sama pentingnya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kemampuan Afrika Selatan melakukan pengelolaan atas posisi kapasitas yang dimiliki. Posisi laut yang dimiliki Afrika Selatan telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan posisi negara tetangganya serta kapasitas sumber daya alam yang mereka miliki.

Rendahnya kekuatan armada laut Afrika Selatan, dibandingkan negara Afrika lainnya memperlihatkan konsentrasi pada kekuatan darat dan udara dimana Afrika Selatan tidak memiliki perbatasan laut dengan negara lain secara berhadapan. Hal ini dapat menjelaskan juga argumentasi upaya penguatan ekonomi yang mereka lakukan lebih besar ketimbang pembangunan kekuatan armada laut. Pada bagian lain, akibat posisi di bagian selatan yang tidak berbatas atau bersinggungan dengan negara lain, Afrika Selatan justru mendapatkan ruang memperluas claim territory yaitu perpanjangan batas continental.

Pada bagian lain, hubungan internasional yang ditempatkan pada posisi geografis, termasuk posisi laut dan kapasitas yang terdapat didalamnya telah mengembakan posisi internasional yang memadai bagi Afrika Selatan dalam peran internasional yang dapat mereka lakukan. Kerjasama IORA, AU, ZAPCAS dan BRICS telah memberikan peran penting Afrika Selatan dalam pergaulan internasional. Hal ini masih didukung lagi oleh peran Afrika Selatan pada lembaga-lembaga internasional lainnya termasuk sebagai anggota G20 dan keterlibatan aktif pada badan-badan lain di PBB. Belum lagi kerjasama multilateral seperti Forum Kerjasama Afrika-China dan kerjasama ekonomi lainnya. Pada perkembangan terakhir, terbentuknya kerjasama Indo-Pacific juga tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Afrika Selatan di dalamnya.

Posisi ini pada akhirnya menunjukkan bagaimana kemampuan Afrika Selatan dalam menempatkan laut sebagai sebuah kekuatan dalam menjaga dan memperkuat kepentingan nasionalnya serta memainkan pengaruhnya secara regional maupun global.

Referensi

  • Analúcia Danilevicz Pereira, The South Atantic, Southern Africa and South America: Coorporation and Development, Brazilian Journal of Strategy & lnternational Relations, 2013
  • Albrecht. T., et.al., Concept of Sea Power, A. Sookermany (ed.), Handbook of Military Sciences, https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_17-1, 2021
  • Kaminer Manship. H., Mahan’s Concepts Of Sea Power: A lecture delivered at the Naval War College on 23 September 1963, U.S. Naval War College Press, 1964.  https://www.jstor.org/stable/45236517
  • Republic of South Africa, Unlocking the Economic Potential of South Africa’s Oceans, Marine Protection Services and Governance, Executive Summary, 15 August, 2014.
  • https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201706/saoceaneconomya.pdf
  • https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/nga/civ/show//
  • https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php
Tags: GeopolitikHubungan InternasionalKeyword: Diplomasi Maritim
Previous Post

Menelisik Peran dan Tujuan Oligarchy Finansial Dibalik Perang Rusia — Ukraina

Next Post

Transformasi Digital Di G20 Hanya Mendorong Monopoli Data Oleh Perusahaan Digital Raksasa

Editorial

Editorial

Follow Us

  • WTO (Word Trade Organization) adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah untuk membuka perdagangan antarnegara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif. Keputusan di WTO diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama dari seluruh negara anggota.

Amerika Serikat dahulu adalah pelopor utama lahirnya sistem perdagangan multilateral berbasis aturan melalui WTO. Namun kini, justru AS yang kerap bertindak sepihak, melemahkan institusi yang dahulu ia perjuangkan. Dari penarikan diri terhadap kewajiban multilateral hingga memblokir fungsi Badan Banding WTO, serta yang terkini melakukan kebijakan perang tarif impor dengan “sesuka hatinya” terhadap negara lain yang juga sesama negara anggota WTO.

Lalu apa fungsi dari WTO saat ini?? Mengapa tidak dibubarkan saja sekalian??

#endwto
  • Perang tarif/dagang antar negara yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump telah mengakibatkan berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rakyat.

Dalam berbagai rilis berita, mulai banyak terjadi PHK yang dilakukan oleh pabrik garmen dengan alasan efisiensi dan penurunan ekspor akibat dinaikkannya tarif impor oleh Amerika Serikat. Belum lagi dampak lainnya yang akan terus terjadi dan meluas di sektor lainnya.

Lagi-lagi masyarakat lah yang akan terkena dampak langsung akibat kebijakan perang dagang antar negara. Diperlukan solidaritas sesama masyarakat yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman yang akan terjadi kedepan.
  • Hingga saat ini semenjak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi akhir Oktober 2024, belum tampak rencana dan proses pembahasan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal UU Ketenagakerjaan baru sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan hak buruh dapat segera terpenuhi dengan perlindungan dan kepastian hukum.

Proses pembuatan UU Ketenagakerjaan baru juga harus melibatkan berbagai pihak terutama serikat buruh agar dapat memastikan bahwa UU Ketenagakerjaan baru benar-benar melindungi buruh bukan sekedar pengganti UU lama namun isinya tetap merugikan buruh.

Dan mengawal proses pembuatan UU Ketenagakerjaan baru ini merupakan tugas bersama kita.
  • Digital Trade Justice Training: Building Cross-Sectoral Understanding and Action in South East Asia, May 5-7 2025, Bogor – Indonesia.

Several countries in South-East Asia are actively engaged in free trade negotiations that include binding digital trade chapters—such as the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), and bilateral agreements with the EU and other developed economies. 

The resulting digital provisions risk further restricting national policy space and deepening digital dependency, with little regard for local development needs, worker protections, or democratic oversight. From the marginalization of informal workers by platform monopolies to the erosion of policy space for public digital innovation, the digital trade regime is exacerbating existing inequalities. Yet these issues remain obscure and technical, often excluding civil society and trade unions from meaningful participation.

Purpose of the Workshop aims to build the capacity of civil society organisations and trade unions in South-East Asia to critically engage with digital trade rules. By unpacking how these rules are crafted and who they benefit, we seek to deepen collective understanding and develop a shared political economy analysis of this issue. The goal is to foster resistance strategies that centre worker rights, economic justice, and digital sovereignty.
  • Sebagai informasi, perundingan IEU CEPA telah berlangsung sejak 2016 dan telah melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

Pemerintah dan Uni Eropa menargetkan proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) rampung pada Semester I 2025 seperti dilansir dalam beberapa portal berita.

Sementara itu berbagai kritik telah dilancarkan dalam perundingan yang tertutup tersebut. Sangat dikhawatirkan bahwa Perjanjian IEU CEPA justru akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia.
  • May Day... May Day...

Selamat Hari Buruh Internasional.

Hanya dengan membangun solidaritas dan perjuangan kelas yang mampu mewujudkan perdamaian dunia.

Dunia yang adil tanpa eksploitasi dan penindasan
  • Dalam retorika dan pidato-pidato mengenai Nasionalisme yang sering dilontarkan Presiden Prabowo, praktek yang terjadi justru bertolak belakang. 

Seperti yang ramai belakangan ini, rencana penghapusan kuota impor dan revisi TKDN juatru akan melemahkan kedaulatan dan ketahanan industri kita. 

Nasionalis kok justru membuka keran impor seluas-luasnya Mr. President??
  • Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Di hari yang Fitri ini mari kita kembali menyucikan diri dan hati kita, murnikan kembali sikap dan sifat kita, serta niatkan semua tindakan kita kedepan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Sahita Institute memohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kesalahan dan kekhilafan dalam berjuang bersama.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute