• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Indonesia Di Bawah Bayang-bayang Kolonialisme Baru Uni Eropa

December 17, 2024
in Publication
Home Collective Idea Publication
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, 7 Desember 2023. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi (MKE), mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perundingan perdagangan bebas dengan Uni Eropa dengan berpegangan pada prinsip-prinsip utama dalam kerjasama Internasional sesuai dengan Konstitusi. Indonesia-EU CEPA berpotensi bertentangan dengan prinsip pengutamaan perlindungan HAM, kedaulatan ekonomi rakyat, dan pemenuhan prinsip demokrasi.

Olisias Gultom, Direktur Sahita Institute (HINTS), menjelaskan bahwa dalam konteks kedaulatan ekonomi, Indonesia-EU CEPA hanya akan bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang telah berkomitmen untuk merealisasikan transformasi ekonomi Indonesia dengan menciptakan ekonomi berdaya saing tinggi melalui agenda penghiliran industri nasional. Aturan di dalam Indonesia-EU CEPA akan meliberalisasi berbagai aspek yang dibutuhkan oleh industry kecil dan menengah Indonesia. Beberapa ketentuan tersebut seperti pelarangan kewajiban kandungan lokal (tingkat kandungan dalam negeri/TKDN), liberalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menghilangkan prioritas pada industry kecil dan menengah, pelemahan peran BUMN, dan melarang pembatasan ekspor untuk kewajiban pengolahan dalam negeri.

“Indonesia sedang dibawah bayang-bayang kolonialisme gaya baru yang dilakukan melalui Indonesia-EU CEPA. Komitmen pemerintah untuk memproteksi industry nasional, khususnya industry yang berbasis ekonomi kerakyatan, akan terancam jika Perjanjian perdagangan bebas seperti Indonesia-EU CEPA melarang penerapan aturan tentang pembatasan ekspor mineral mentah dan kewajiban pengolahan dalam negeri, serta pensyaratan kandungan lokal. Jika perjanjian semacam ini ditandatangani hari ini oleh Presiden Jokowi, tentunya Indonesia harus menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan isi perjanjian tersebut. Dan dalam waktu jangka Panjang ke depan, Pemerintah Indonesia tidak dapat mengamandemennya atau harus berhadapan dengan berbagai gugatan perdagangan internasional.”, tegas Olisias.

Rachmi Hertanti, Peneliti Transnational Institute, menjelaskan bahwa dalam konteks agenda hilirisasi industry untuk produksi baterai listrik yang digadang-gadang Pemerintah, Indonesia-EU CEPA hanya akan berkontradiksi dengan berbagai kebijakan proteksi industry yang telah diterapkan oleh Indonesia selama ini. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang melindungi industry rakyat dan hal ini tidak cocok dengan semangat Indonesia-EU CEPA yang mendorong liberalisasi secara luas.

Uni Eropa adalah negara yang menentang keras kebijakan Indonesia mengenai pelarangan ekspor mineral mentah untuk menjalankan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Dan Indonesia telah kalah atas gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait dengan kebijakan tersebut. Peneliti Koalisi MKE dari Transnational Institute, Rachmi Hertanti, menjelaskan salah satu tujuan utama Uni Eropa mendesak perluasan Kerjasama perdagangan internasional dengan negara-negara ASEAN, Latin Amerika, dan Afrika adalah untuk mengamankan rantai pasokan sumber mineral penting untuk Pembangunan industrinya terutama sejak Komisi Uni Eropa mengeluarkan peraturan tentang EU Critical Raw Material Act (CRMA). Tentunya, Indonesia-EU CEPA akan mencakup ketentuan yang memfasilitasi kepentingan strategis EU tersebut agar dapat mengakses bahan baku penting di Indonesia.

“EU akan memerangi peraturan perdagangan yang “tidak adil” terkait mineral penting, khususnya penghapusan pembatasan ekspor mineral mentah dan penerapan bea ekspor yang selama ini diterapkan Indonesia, termasuk pelemahan peran BUMN yang berperan sentral dalam agenda hilirisasi industri. Jika ketentuan ini Kembali disepakati tentu akan sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan ekonominya dan Kembali berpotensi digugat di WTO dan arbitrase internasional melalui mekanisme Investor to State Dispute Settlement (ISDS)”, terang Rachmi

Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), menjelaskan Indonesia-EU CEPA yang menjadi cara untuk mempercepat hilirisasi nikel akan mengancam sumber daya pesisir dan pulau kecil di Indonesia. Ditambah lagi dengan UU Cipta kerja dan ada Upaya untuk melemahkan undang-undang pesisir di Mahkamah Konstitusi oleh Perusahaan tambang nikel di pulau wawoni. “Indonesia-EU CEPA adalah cara untuk mengeruk sumber daya pesisir laut khususnya mineral kritis yang akan menghancurkan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga berdampak pada nelayan skala kecil dan komunitas pesisir di Indonesia”, tegas Marthin.

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif IGJ, menambahkan Bab perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Indonesia-EU CEPA hanya akan terus membuat ketergantungan Indonesia pada Uni Eropa sebagai negara asal korporasi multinasional yang memiliki kemajuan teknologi. “Bab ini mencerminkan kepentingan UE dalam memberikan perlindungan kepada korporasi multinasional atas monopoli teknologi dan penemuan baru teknologi, termasuk kontrol distribusi dan harga. Dengan aturan ini Pemerintah Indonesia tidak dapat mengakses pengetahuan tersebut untuk kepentingan transisi industrinya di segala bidang, khususnya Kesehatan dan pertanian termasuk untuk mendukung produksi teknologi hijau yang dibutuhkan saat ini. Bahkan, perlindungan HAKI terkait dengan digital teknologi dilakukan melalui aturan kerahasiaan pemrosesan data melalui kode sumber (source code). Kode sumber (source code) dilindungi untuk aspek bisnis, bukan untuk keamanan dan keselamatan Masyarakat”, terangnya.

Koalisi juga menegaskan bahwa Indonesia-EU CEPA hanya akan menghilangkan jaminan Perlindungan HAM bagi rakyat. Perundingan Indonesia-EU CEPA memprioritaskan Perlindungan Hak Pengusaha/Investor asing dibanding Hak Rakyat. Berbagai ketentuan dalam Indonesia-EU CEPA hanya akan memberikan kemudahan fasilitas investasi dan memberikan perlindungan investor melalui ketentuan sengketa investasi.

Herman Abdulrohmah, Ketua Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), menjelaskan bahwa untuk memperlancar agenda hilirisasi industry Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja melalui (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022). Kebijakan ini telah merugikan buruh, petani, dan nelayan, termasuk memperdalam kerusakan lingkungan. “Pemerintah Indonesia akan mendasarkan pengikatan komitmennya dalam Indonesia-EU CEPA dengan merujuk pada undang-undang Cipta Kerja. Untuk itu, Indonesia-EU CEPA hanya akan kembali melegitimasi kemerosotan perlindungan HAM untuk rakyat baik di Indonesia maupun di Uni Eropa”, tegas Herman.

Koalisi MKE berharap Pemerintah Indonesia tidak memanfaatkan momentum Pemilu 2024 untuk memuluskan deal bisnis dalam Indonesia-EU CEPA yang terbukti merugikan kepentingan rakyat secara luas. Bahkan, Koalisi MKE juga mengkritisi ketiga kandidat Capres-Cawapres yang membicarakan tentang agenda hilirisasi industry tanpa mengkritis perjanjian perdagangan bebas yang tidak sesuai dengan semangat kedaulatan ekonomi rakyat dan bertentangan dengan kepentingan industry kecil dan menengah serta memarjinalkan pengutamaan produk lokal. Sudah seharusnya penguatan industry lokal dilakukan tanpa liberalisasi ekonomi yang dilegitimasi oleh perjanjian perdagangan internasional, serta melakukan review seluruh perjanjian perdagangan internasional yang dimiliki Indonesia.


Tags: Jaringan Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE)
Previous Post

Transisi Hijau Yang Menempatkan Pekerja Sebagai Pusatnya

Next Post

Rebut Demokrasi Sejati Dalam Mewujudkan Transformasi  Yang Adil Dan Berdaulat

Follow Us

  • Di balik besarnya aliran pembiayaan Asian Development Bank, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, dan sejauh mana arah kebijakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan internasional? 
#ADB #UtangPembangunan #EkonomiPolitik #KedaulatanEkonomi #PembangunanIndonesia
  • ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) -PART 1 

DEFA promises a connected digital economy. But behind the promise lie serious questions: Who sets the rules? Who controls the data? And who protects the people when corporations and markets take the lead?

Digital integration must not come at the expense of public interest.

#DEFA #DigitalSovereignty #ASEAN #DigitalJustice #DigitalRights
  • Indonesia adalah negara maritim. Lautnya luas, sumber daya ikannya melimpah. Namun, kehidupan nelayan masih dibayangi berbagai persoalan: keterbatasan akses modal dan teknologi, mahalnya BBM, sulitnya pemasaran, hingga minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.

Padahal, nelayan kecil bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, penggerak ekonomi pesisir, sekaligus penopang ketahanan pangan bangsa.

Sudah saatnya kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, bukan sekadar janji. Kebijakan perikanan harus berpihak pada nelayan kecil, melindungi ruang hidup masyarakat pesisir, dan memastikan kekayaan laut dinikmati oleh mereka yang menjaganya.

Laut untuk negeri, kesejahteraan untuk nelayan! ✊

#NelayanIndonesia #KeadilanMaritim #KesejahteraanNelayan #KetahananPangan #LindungiLaut
  • 🌍 HOW CAN COUNTRIES SAVE THE CLIMATE WHILE REMAINING UNDER THE THREAT OF INVESTOR LAWSUITS?

At COP31 in Türkiye, Asia-Pacific civil society is demanding governments terminate investment treaties that enable foreign investors to sue states through ISDS.

With 358 civil society organizations worldwide raising their voices, the message is clear: ISDS must not stand in the way of climate action!

Governments must have the freedom to protect people, defend the planet, and pursue a just energy transition—not bow to corporate threats.

#COP31 #StopISDS #NoISDS #ClimateJustice #hints
  • TAHUKAH KAMU ? Di tengah pemangkasan anggaran, sejumlah proyek pemerintah tetap dibiayai melalui pinjaman dan bantuan lembaga keuangan internasional.

Mulai dari: World Bank (Bank Dunia), ADB (Bank Pembangunan Asia), AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia), JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)

Skemanya beragam: pinjaman pemerintah, pinjaman non-pemerintah, hibah, hingga bantuan teknis.

World Bank saja tercatat memiliki setidaknya 23 proyek pembiayaan di Indonesia.

Lantas, berapa nilai utangnya? Siapa penerima dan pelaksananya? Apa manfaatnya bagi rakyat?

#UtangLuarNegeri #APBN #worldbank #EkonomiIndonesia #InvestigasiPublik
  • Behind the WTO Fisheries Subsidies Agreement lies a struggle over global power, economic interests, and development rights.

While powerful nations shape the rules, small-scale fishers and coastal communities risk paying the highest price.

Who controls the rules, who benefits, and who bears the cost?

#WTO #FisheriesSubsidies #TradeJustice #SahitaInstitute
  • Source code bukan sekadar urusan teknis perusahaan. Perlindungan berlebihan dapat membuka ruang manipulasi pajak, eksploitasi data, ancaman keamanan, hingga praktik bisnis yang merugikan publik. Rahasia dagang penting, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas. 

Teknologi harus melayani masyarakat, bukan melindungi korporasi dari pertanggungjawaban. 

#SourceCode #TransparansiDigital #KedaulatanDigital #KeadilanDigital #hints
  • Perdagangan global bukan cuma soal ekspor, impor, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan besar, perebutan pengaruh, dan relasi kuasa yang ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tertinggal.

Lewat dialog publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO”, kita diajak melihat lebih kritis arah perdagangan dunia di tengah rivalitas negara-negara besar dan menguatnya proteksionisme.

#PerdaganganBebas #WTO #KeadilanEkonomi #KedaulatanEkonomi #RuangKebijakan

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute