• Call: +60 8 123 000
  • E-mail: info@gmail.com
Sahita Institure
  • Home
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Pekerjakan kembali 11 orang buruh yang di PHK sepihak!

Kabar Aksi Buruh

February 26, 2025
in Campaign
Home Campaign
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, 26/2/2025

Sekitar 11 orang buruh anggota SP KFC – KASBI Jawa Timur dan 30 Anggota KASBI di Jabotabek melakukan Aksi unjuk rasa di kantor Kemnaker hari ini.

Tuntutanya : Pekerjakan kembali 11 orang buruh yang di PHK sepihak !

Alasan PHK untuk efisiensi perusahaan KFC karena rugi tentu tidak bisa diberlakukan secara sepihak, apalagi kompensasi pesangon hanya sebesar 1/2 PMTK, nyatanya perusahaan KFC Indonesia ada sekitar 700 store/toko di berbagai kota, dg jumlah pekerja sekitar 14 ribu orang.

Dugaan kami Para pekerja KFC ini di PHK sepihak lebih karena ada unsur union busting karena para buruh KFC mendirikan Serikat SP KFC dan berafiliasi dg Konfederasi KASBI.

Seharusnya jika perusahaan rugi ada pembuktian laporan keuangan secara falid, dan jika mau ada efisiensi pekerja harusnya ada penawaran terlebih dahulu kpd pekerja, bukan langsung melakukan PHK sepihak, bahkan hak pesangon buruh jika PHK karena efisiensi Seharusnya sebesar 2 x PMTK.

Setelah aksi unjuk rasa di lakukan di kantor Kemnaker, Para buruh juga melakukan aksi di kantor pusat KFC di Jl.MT Haryono Jakarta.

Ketua Umum KASBI : Sunarno.

 

1 of 4
- +

 

Previous Post

Surat Pernyataan Bersama mengenai bahan baku mentah dalam Indonesia-Uni Eropa (EU) CEPA
admin_hints

admin_hints

Discussion about this post

Follow Us

  • Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi transportasi online atau driver ojol dan kurir. Imbauan itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. Bonus Hari Raya berupa uang tunai akan disalurkan oleh aplikator transportasi online seperti Grab, Gojek, dan lainnya kepada mitra pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online paling lambat H-7 perayaan Lebaran. Adapun besarannya sebagai berikut: 1. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional, sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai, dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. 2. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. 3. Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan akan memberikan bonus pengganti tunjangan hari raya (THR) melalui program Tali Asih Hari Raya. Melalui program Tali Asih Hari Raya, Gojek bakal menyalurkan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai kepada mitra pengemudi dengan kriteria tertentu sebelum Lebaran 2025. Senada dengan Gojek, PT Grab Teknologi Indonesia juga akan memberikan bonus hari raya kepada mitra pengemudi ojol melalui program bonus kinerja khusus. Grab menyiapkan program bonus kinerja khusus sebagai bentuk dukungan terbaik yang bisa diberikan saat ini, menyesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Jelas, Bonus Hari Raya (BHR) tidaklah sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasanya didapatkan oleh buruh setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. BHR bersifat diskriminatif dan juga memberatkan para driver yang ingin mendapatkannya, begitupun dengan jumlah nominal yang didapat tidak lah besar dibandingkan dengan jam kerja mereka yang sangat panjang.
  • Sejumlah kasus dugaan korupsi mencuri perhatian publik di awal tahun ini, hingga Maret 2025. Kerugian negara akibat kasus-kasus ditaksir mencapai triliunan rupiah. Perkara rasuah ini pun terjadi di berbagai sektor, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan negara, hingga minyak dan gas. Berbagai kasus korupsi yang dibongkar ini berhasil mengejutkan masyarakat dan memicu amarah publik. Pasalnya, kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi lembaga negara dan pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Terakhir dugaan kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara Rp. 193,7 Triliun dan tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Muncul pertanyaan selanjutnya setelah ini kasus apa lagi dan melibatkan siapa lagi?
  • UU BUMN dan Danantara jalan ninja privatisasi BUMN.
  • Jika saja minyak bumi benar-benar dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat tentu tidak akan terjadi dugaan korupsi Pertamina senilai Rp 968,5 triliun. Jika saja gas alam benar-benar dikelola dengan tujuan kemashlahatan umat tentu tragedi seorang ibu meninggal dunia akibat kelelahan mengantri saat membeli gas tidak akan terjadi. Jika saja Sumber Daya Alam negara kita benar-benar dikuasasi negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, tentu eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi tidak akan terjadi. Jika saja kita tidak berandai-andai seterusnya, tentu negara dan rakyat kita akan makmur, adil dan sentosa sesuai amanat Konstitusi UUD 1945.
  • Hai hai kawan-kawan sekalian. Sahita Institute akan mengadakan program diskusi mingguan live streaming Instagram setiap hari Kamis PKL. 17.00 wib. Beragam topik akan kita diskusikan mulai dari yang terhangat hingga pengetahuan yang akan menambah cara berpikir kita. Jangan lewatkan ya gaaeesss...
  • Mulai dari driver ojek online, buruh kontrak dan outsourcing di pabrik-pabrik, hotel, bank, maupun perkantoran merupakan korban dari system fleksibilitas tenaga kerja. Mereka tidak mendapatkan hak yang layak dikarenakan posisi bargaining mereka lemah dihadapan Perusahaan. Fleksibilitas tenaga kerja kerap menjadi senjata pamungkas Perusahaan untuk memangkas biaya produksi dan kemudian berakhir dengan hak buruh menjadi tumbalnya.
  • Lahirnya beberapa pengelolaan investasi dan keuangan terkait pembiayaan BUMN dan proyek pembangunan lainnya seperti INA, SMI dan Danantara, perlu menjadi perhatian karena semakin memperlihatkan potensi tumpang tindih fungsi diantara mereka atau pada bagian lain berpotensi menjadi ajang rekayasa keuangan baru. Dalam pengelolaan BUMN liberalisasi dan privatisasi masih menjadi jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah berupaya melibatkan investasi swasta dalam proyek pembangunan di Indonesia. Cermin dari liberalisasi terlihat pada perubahan anggaran tidak lagi mendukung pembangunan ekosistem ekonomi seperti Infrastruktur, Transportasi, ICT, Perumahan dan energi. Hingga hari ini BUMN masih menjadi tulang punggung di sisi hulu industri nikel ini. Negara perlu menjaga momentum ini untuk dapat menggenjot capaian kesejahteraan dan kemajuan-kemajuan untuk kemakmuran rakyat. Memperbaiki BUMN di era booming mineral kritis dengan langkah privatisasi dan liberalisasi merupakan kebijakan keliru. Secara perlahan skema holding perusahaan tambang membuka ruang bagi investasi swasta dalam dan luar negeri. Investasi asing berpotensi akan membuat rantai pasok terdominasi oleh kapital asing dan perusahaan besar TNC/MNC. Kesinambungan dalam rencana industri, rencana pembiayaan, rencana inovasi dan teknologi tidak direncanakan untuk dikelola oleh negara melalui BUMN. Lebih lengkap bisa baca https://hints.id/2025/01/bumn-bersolek-privatisasi/
  • Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah memuluskan model pembiayaan berbasis utang, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun pinjaman komersial, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan beban pendanaan terhadap ruang fiskal Indonesia dan kerap mensyaratkan penyesuaian struktur kebijakan Indonesia yang membuka agenda privatisasi sektor energi yang hanya menguntungkan korporasi. Privatisasi dilakukan dengan membuka ruang bagi Produsen Listrik Independen (Independent Power Producers/IPPs) untuk menikmati keuntungan melalui perjanjian pembelian listrik jangka panjang (PPAs) dengan PLN dan/atau pemerintah Indonesia dibawah skema take or pay berdasarkan nilai keekonomian menggunakan dana subsidi. Agenda transisi hijau juga telah dibajak oleh kepentingan Korporasi Multinasional dengan cara melobi DPR RI dan Pemerintah Indonesia agar ketentuan privatisasi di sektor energi terbarukan dimasukkan melalui mekanisme Power Wheeling dan menjadi satu-satunya isu krusial yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang saat ini tengah dibahas. Tentunya, ketentuan privatisasi ini telah merugikan keuangan negara dan berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap tarif listrik yang terjangkau, serta menghambat mewujudkan transisi energi berkeadilan.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute