• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result
Article

Perjanjian ART Indonesia-AS : Momentum Kebangkitan Digital atau Gerbang Menuju Kolonisasi Digital?

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026 yang diklaim sebagai babak...

April 3, 2026
35
Article

ISDS, Ancaman dan Risiko Ketika Investor Bisa Gugat Negara

Dalam dunia ekonomi global yang semakin saling terhubung, perjanjian perdagangan dan investasi sering diklaim sebagai langkah menuju kemakmuran bersama. Namun di balik jargon...

November 20, 2025
58
Campaign

IEU CEPA Alarm Peringatan Bagi Kedaulatan Digital Indonesia

Lonjakan kasus kejahatan siber dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi sinyal bahaya bagi kedaulatan digital Indonesia. Kebocoran data layanan publik, peretasan sistem pemerintah,...

November 20, 2025
25
Campaign

Simposium Nasional Soal Industri Hijau

  Transformasi ekonomi global saat ini dijalankan melalui perubahan model industri, dari berbasis fosil ke arah industri hijau. Agenda transisi energi—yang diklaim sebagai...

July 14, 2025
31
Campaign

Presented in the meeting between Indonesia’s Economic Justice Coalition (MKE Coalition) with International Trade Committee of the European Parliament (INTA)

Statement on Raw Materials Issue Rachmi Hertanti and Olisias Gultom15 April 2025, in Jakarta, Indonesia The issue of raw materials or critical minerals...

April 15, 2025
49
Campaign

Pekerjakan kembali 11 orang buruh yang di PHK sepihak!

Jakarta, 26/2/2025 Sekitar 11 orang buruh anggota SP KFC - KASBI Jawa Timur dan 30 Anggota KASBI di Jabotabek melakukan Aksi unjuk rasa...

February 26, 2025
21
Campaign

Surat Pernyataan Bersama mengenai bahan baku mentah dalam Indonesia-Uni Eropa (EU) CEPA

Organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia mendesak: EU dan pemerintah Indonesia harus menghentikan perundingan Indonesia-EU CEPA, karena perjanjian tersebut menimbulkan ancaman terhadap...

February 18, 2025
46
Article

ACFTA dan Runtuhnya Industri Tekstil Indonesia: Salah Siapa?

Minimnya permintaan domestik membuat barang-barang dari China banyak yang ‘dibuang’ ke luar negeri dengan harga murah. Hal ini diperparah setelah dimulainya perang dagang...

January 23, 2025
5k
Energy Transtition

Siaran Pers Diskusi Publik Hilirisasi dan Perlindungan Buruh “Pemerintah Belum Serius Melindungi Buruh Dalam Agenda Hilirisasi”

Jakarta, 4 Desember 2024 – Sejumlah serikat buruh menilai agenda hilirisasi industri yang menjadi agenda prioritas pembangunan Pemerintahan Prabowo-Gibran masih kental dengan praktek...

February 4, 2025
43
Campaign

Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia, Palu, Sulawesi Tengah

Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) bertajuk “Telaah Kritis Industri Pertambangan dan Hilirisasi Nikel dengan Perspektif Keadilan Sosial dan Lingkungan” diprakarsai oleh 15...

October 23, 2024
20
Load More

Follow Us

  • Tragedi Pendangkalan Nalar : Ancaman Atrofi Kognitif di Era AI dan Sosial Media.

Penulis : Ipung Purwandono dan AI Asistant
  • Keberanian bukanlah datang dari langit. Ia harus dilatih terus menerus. Keberanian beserta ilmu pengetahuan akan membawa manusia membuka pintu gerbang perubahan.

Keberanian dan ilmu pengetahuan juga harus dilandaskan pada keberpihakan kepada kaum yang lemah.

#rakartini #hints #endwto
  • Dalam situasi perang yang sedang berkecamuk saat ini, ekspor minyak Amerika Serikat justru melonjak menjadi 5,2 juta barel per hari, menandai level tertinggi dalam tujuh bulan kebelakang.

Hal ini menandai, dengan segala alibi peperangan yang dimulai oleh Amerika Serikat berujung pada kepentingan dominasi minyak Amerika Serikat itu sendiri.

Transisi energi terutama mengenai alih penggunaan bahan bakar minyak menjadi menggunakan bahan bakar terbarukan, selain dapat menyelamatkan lingkungan hidup juga dapat menekan dominasi rezim minyak yang dikomandoi oleh Amerika Serikat, dan juga menghindari peperangan dengan motivasi perebutan sumber daya minyak di bumi ini.
  • Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, pada pembukaan KTM WTO ke-14 menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh WTO termasuk berkaitan dengan lumpuhnya mekanisme penyelesaian sengketa. Ia menekankan bahwa tatanan dunia dan sistem multilateral hari ini telah berubah.

Apabila bentuk baru dari tatanan perdagangan dilakukan melalui mekanisme bilateral dan plurilateral, negara miskin akan semakin terpinggirkan dalam tatanan yang diatur oleh kuasa dan bukan aturan.

Meskipun demikian, perwakilan dari negara berkembang terus berusaha untuk membendung gempuran kepentingan AS. China, India, dan Indonesia menjadi Negara Anggota yang menggarisbawahi pentingnya agenda reformasi WTO yang inklusif dan member-driven. Ketiganya berupaya untuk mempertahankan Special and Differential Treatment (S&DT) dan pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa. 

Dinamika yang saat ini terjadi di WTO menunjukkan bagaimana negara maju terus menerus berusaha melanggengkan struktur kuasa yang timpang sehingga tercipta ketergantungan terhadap negara berkembang. Meskipun demikian, Pemerintah negara berkembang memiliki kewajiban untuk terus mempertahankan policy space, kedaulatan, dan mendorong kepentingan petani, nelayan, produsen pangan skala kecil, dan industri dalam negeri alih-alih terbawa arus agenda negara maju yang kental akan kepentingan politik kuasa.

Selengkapnya bisa baca melalui klik link berikut ini https://keadilanekonomi.net/2026/03/30/tekanan-reformasi-wto-dan-bagaimana-negara-selatan-membendung-kepentingan-negara-utara-di-kamerun/ 

Dilaporkan oleh Salsabila Putri Noor Aziziah sebagai Fasilitator Koalisi MKE.
  • Dinamika dalam KTM WTO ke-14 tidak hanya terjadi antara Negara Utara dan Selatan, tetapi juga adanya represi terhadap masyarakat sipil. Sekretariat WTO telah melarang aksi masyarakat sipil dan bertolak belakang dengan janji mereka di awal untuk memastikan izin aksi damai. Pelarangan aksi ini disampaikan oleh Sekretariat WTO secara mendadak malam sebelum KTM WTO dimulai.

Sekretariat WTO secara sepihak melarang bentuk aksi damai apapun, termasuk membentangkan spanduk, poster, menyuarakan yel-yel/mic-check, dan melakukan aksi diam. Selebaran yang disebar di tiap meja pun kemudian disita

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) menghadiri KTM WTO bersama dengan jaringan Our World Is Not For Sale (OWINFS) yang telah menghadiri pertemuan menteri sejak awal WTO didirikan.

Dari awal dibentuknya WTO, masyarakat sipil memang telah dikesampingkan partisipasinya dan tidak diizinkan untuk sekadar memantau dari dalam meskipun dalam forum internasional lainnya organisasi masyarakat sipil yang terakreditasi terjamin partisipasinya. Setidaknya pada 2 putaran KTM WTO terakhir, aksi masyarakat sipil semakin direpresi. Padahal masyarakat sipil yang hadir datang dari berbagai negara untuk menyuarakan kepentingan rakyat, termasuk perempuan, petani, dan nelayan skala kecil.

Lebih lengkap bisa baca link berikut ini https://keadilanekonomi.net/2026/03/30/suara-masyarakat-sipil-semakin-direpresi-di-ktm-wto-ke-14/ 

*Dilaporkan oleh Salsabila Putri Noor Aziziah sebagai Fasilitator Koalisi MKE
  • Transitioning from fossil fuels to renewable energy is an urgent necessity, not only to address climate change, but also to reduce vulnerability to energy-driven global conflicts.
  • KTM WTO ke-14 yang diadakan pada 26-29 Maret 2025 akan menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan ulang tatanan multilateral global. KTM WTO saat ini terjadi dalam konteks tensi geopolitik, krisis iklim, genosida yang terus terjadi di Palestina, kontestasi atas kontrol sumber mineral kritis, dan tekanan Amerika Serikat terhadap Negara Selatan melalui manuver unilateral dalam wujud Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART).

KTM WTO ke-14 disebut sebagai pertemuan menteri ‘reformatif’. Reformasi ini didorong tanpa adanya konsensus dari 166 Negara Anggota WTO dan terus menerus mendapatkan penolakan dari Negara Selatan. Sejak 2017, isu-isu yang menjadi perhatian Negara Selatan tidak ditindaklanjuti. Sayangnya, beberapa isu plurilateral justru muncul berdasarkan kepentingan sekelompok Negara Maju, termasuk Cina.

Secara proses, agenda Reformasi WTO mengesampingkan keterlibatan dan suara dari negara berkembang dengan menugaskan fasilitator “informal” di mana negara berkembang akan kesulitan untuk mengikuti tiap negosiasi. Proses ini sangat membatasi waktu untuk diskusi kolektif yang seharusnya dilakukan dengan seluruh Negara Anggota. Selain AS, EU juga mendorong agenda reformasi yang sesuai dengan kepentingan Washington. Agenda tersebut yang kemungkinan akan didorong di Kamerun dan dilanjutkan prosesnya di Kantor Pusat WTO, Jenewa.

Sejak awal WTO didirikan, terdapat ketimpangan kuasa dan latar belakang historis yang berbeda antara Negara Utara dengan Negara Selatan. Tetapi agenda ‘Reformasi’ WTO menjadi penanda bahwa Negara Utara akan kembali membentuk tatanan berbasis politik kuasa alih-alih mendorong reformasi kepada tatanan multilateral yang berbasis solidaritas dan kolaborasi.

*)Artikel ini merupakan rangkuman Laporan Salsabila Putri Noor Aziziah sebagai Fasilitator Koalisi MKE dari pertemuan KTM WTO ke 14 yang berlangsung di Yaonde, Kamerun.
  • Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. 

Kembali ke fitrah, membangun semangat solidaritas antar umat manusia. 

Semoga keberkahan menyertai kita semua dan diberikan kemudahan dalam setiap perjuangan hidup kedepannya.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute