• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Koalisi MKE Desak MK Kawal Putusan Perjanjian Perdagangan Internasional

May 5, 2026
in Trade Justice
Home Campaign Trade Justice
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, 30 April 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Lantai 10 Gedung 1 MK, Rabu (30/4/2026). Pertemuan tersebut membahas urgensi pengawasan terhadap ratifikasi perjanjian internasional, pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang mengatur kewajiban persetujuan DPR untuk perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat.

Dalam diskusi yang dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, didampingi jajaran staf analis internasional MK tersebut, Koalisi MKE menyampaikan kekhawatiran atas kurangnya transparansi dan tergesa-gesanya pemerintah dalam meratifikasi sejumlah perjanjian strategis, seperti Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, Perjanjian Perdagangan dengan Kanada, serta Uni Eropa.

“Kami melihat tidak ada transparansi yang cukup dan proses yang terkesan terburu-buru tanpa konsultasi publik. Padahal, pasca putusan MK 2018, seharusnya ada mekanisme demokratis dan asesmen dampak yang terbuka terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Rachmi Hertanti, perwakilan Koalisi MKE, dalam paparannya.

Rachmi menyoroti bahwa putusan MK yang mewajibkan ratifikasi melalui undang-undang untuk perjanjian yang berdampak mendasar pada kehidupan rakyat dan beban keuangan negara belum sepenuhnya diindahkan oleh eksekutif dan legislatif. Ia mencontohkan bahwa hingga kini DPR RI belum menindaklanjuti amanat putusan tersebut dengan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Menanggapi hal itu, Perwakilan MK, Pan Mohamad Faiz yang akrab disapa Faiz, mengakui adanya kesenjangan antara putusan dan implementasi di lapangan. Ia menjelaskan keterbatasan kewenangan MK yang tidak bisa memberikan advisory opinion atau fatwa kepada pemerintah di luar putusan resmi.

“MK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum. Satu-satunya tafsir resmi ada di dalam pertimbangan putusan. Jika ada pejabat yang meminta penjelasan, kami khawatir justru akan menimbulkan tafsir baru yang tidak mengikat,” jelas Faiz.

Namun, Faiz menegaskan bahwa MK memiliki mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengawal putusannya. Ia mengundang civil society untuk berpartisipasi dalam forum Monev yang rutin digelar, di mana pemohon, akademisi, dan kementerian terkait (seperti Kemenlu dan Bappenas) diajak berdiskusi mengenai kendala implementasi putusan.

“Kami sadar, di Jerman ada kementerian khusus yang memonitor putusan pengadilan. Di Indonesia, peran civil society dan pers sangat krusial sebagai pengingat. Kami berharap teman-teman menjadi Friends of the Court untuk mengawal putusan ini,” tambah Faiz.

Sementara itu, Hadi Purnama, akademisi Fakultas Hukum UI yang turut hadir dalam audiensi, menyoroti inkonsistensi pemerintah yang meratifikasi perjanjian dagang melalui Peraturan Presiden (Perpres), bukan Undang-Undang. Ia juga menyoroti kasus batalnya kewenangan Presiden AS dalam perjanjian ART, namun Indonesia menganggap perjanjian itu tetap berlaku.

“Isu lainnya adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja. MK meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan menjadi undang-undang sendiri dan melibatkan partisipasi bermakna (meaningful participation), namun hingga kini serikat pekerja belum dilibatkan dalam penyusunan draf baru,” tegas Tuti Suwartini dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes).

Koalisi MKE berharap MK dapat lebih proaktif mengingatkan para pembuat kebijakan, serta mendorong adanya Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan DPR dan Kementerian Luar Negeri untuk membahas mekanisme constitutional preview, yakni kewenangan menguji draf perjanjian internasional sebelum disahkan yang saat ini belum dimiliki MK.

“Kami akan terus mengawal. Jangan sampai Indonesia terikat perjanjian internasional yang justru merugikan kedaulatan dan hak-hak pekerja hanya karena tidak ada mekanisme kontrol yang kuat,” tegas Olisias Gultom dari Sahita Institute, mewakili sekretariat koalisi MKE.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk bersama-sama menegakkan konstitusi, serta rencana tindak lanjut berupa partisipasi publik dalam agenda monitoring putusan MK yang akan digelar dalam waktu dekat.

Tags: ARTIndonesiaAShintsJaringan Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE)KedaulatanEkonomiPerjanjianPerdagangan
Previous Post

Tarif Resiprokal AS Tidak Sah, Perjanjian ART Tidak Perlu Diratifikasi

Next Post

Blokade Hormuz dan Senjakala Dominasi Amerika

Follow Us

  • Di balik besarnya aliran pembiayaan Asian Development Bank, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, dan sejauh mana arah kebijakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan internasional? 
#ADB #UtangPembangunan #EkonomiPolitik #KedaulatanEkonomi #PembangunanIndonesia
  • ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) -PART 1 

DEFA promises a connected digital economy. But behind the promise lie serious questions: Who sets the rules? Who controls the data? And who protects the people when corporations and markets take the lead?

Digital integration must not come at the expense of public interest.

#DEFA #DigitalSovereignty #ASEAN #DigitalJustice #DigitalRights
  • Indonesia adalah negara maritim. Lautnya luas, sumber daya ikannya melimpah. Namun, kehidupan nelayan masih dibayangi berbagai persoalan: keterbatasan akses modal dan teknologi, mahalnya BBM, sulitnya pemasaran, hingga minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.

Padahal, nelayan kecil bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, penggerak ekonomi pesisir, sekaligus penopang ketahanan pangan bangsa.

Sudah saatnya kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, bukan sekadar janji. Kebijakan perikanan harus berpihak pada nelayan kecil, melindungi ruang hidup masyarakat pesisir, dan memastikan kekayaan laut dinikmati oleh mereka yang menjaganya.

Laut untuk negeri, kesejahteraan untuk nelayan! ✊

#NelayanIndonesia #KeadilanMaritim #KesejahteraanNelayan #KetahananPangan #LindungiLaut
  • 🌍 HOW CAN COUNTRIES SAVE THE CLIMATE WHILE REMAINING UNDER THE THREAT OF INVESTOR LAWSUITS?

At COP31 in Türkiye, Asia-Pacific civil society is demanding governments terminate investment treaties that enable foreign investors to sue states through ISDS.

With 358 civil society organizations worldwide raising their voices, the message is clear: ISDS must not stand in the way of climate action!

Governments must have the freedom to protect people, defend the planet, and pursue a just energy transition—not bow to corporate threats.

#COP31 #StopISDS #NoISDS #ClimateJustice #hints
  • TAHUKAH KAMU ? Di tengah pemangkasan anggaran, sejumlah proyek pemerintah tetap dibiayai melalui pinjaman dan bantuan lembaga keuangan internasional.

Mulai dari: World Bank (Bank Dunia), ADB (Bank Pembangunan Asia), AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia), JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)

Skemanya beragam: pinjaman pemerintah, pinjaman non-pemerintah, hibah, hingga bantuan teknis.

World Bank saja tercatat memiliki setidaknya 23 proyek pembiayaan di Indonesia.

Lantas, berapa nilai utangnya? Siapa penerima dan pelaksananya? Apa manfaatnya bagi rakyat?

#UtangLuarNegeri #APBN #worldbank #EkonomiIndonesia #InvestigasiPublik
  • Behind the WTO Fisheries Subsidies Agreement lies a struggle over global power, economic interests, and development rights.

While powerful nations shape the rules, small-scale fishers and coastal communities risk paying the highest price.

Who controls the rules, who benefits, and who bears the cost?

#WTO #FisheriesSubsidies #TradeJustice #SahitaInstitute
  • Source code bukan sekadar urusan teknis perusahaan. Perlindungan berlebihan dapat membuka ruang manipulasi pajak, eksploitasi data, ancaman keamanan, hingga praktik bisnis yang merugikan publik. Rahasia dagang penting, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas. 

Teknologi harus melayani masyarakat, bukan melindungi korporasi dari pertanggungjawaban. 

#SourceCode #TransparansiDigital #KedaulatanDigital #KeadilanDigital #hints
  • Perdagangan global bukan cuma soal ekspor, impor, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan besar, perebutan pengaruh, dan relasi kuasa yang ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tertinggal.

Lewat dialog publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO”, kita diajak melihat lebih kritis arah perdagangan dunia di tengah rivalitas negara-negara besar dan menguatnya proteksionisme.

#PerdaganganBebas #WTO #KeadilanEkonomi #KedaulatanEkonomi #RuangKebijakan

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute