• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

ADVANCING SOCIAL JUSTICE: RESHAPING THE FUTURE OF WORK IN A POLARIZED WORLD

REPORTASE KONFEDERASI KASBI : AGENDA KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE) - ILC KE-113 TAHUN 2025

June 16, 2025
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter

 

1 of 6
- +

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Geneva, Swiss – Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 sedang berlangsung pada 2-12 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss. Sidang pleno ILC – ILO ke-113 dihadiri oleh Serikat Buruh dari sekitar 190 negara. Indonesia mendelegasikan serikat buruh yang diketuai oleh Jumhur Hidayat, perwakilan Serikat Buruh anggota LKS Tripartit Nasional, dan tambahan perwakilan Serikat buruh dengan pembiayaan secara mandiri. Konfederasi KASBI hadir sebagai salah satu Serikat Buruh dari Indonesia yang didelegasikan oleh Sunarno (Ketua Umum PP KASBI) dan Simon (Kordinator Departemen Hubungan Internasional PP KASBI).

International Labour Conference/ILC yang bertajuk “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World” ini menjadi penting menimbang penguatan solidaritas global yang dihadapkan oleh ketimpangan dan transformasi dunia kerja pasca pandemi, krisis iklim, dan perkembangan teknologi digital. Kabar dari sidang pada tanggal 3 Juni 2025, menyepakati beberapa resolusi penting untuk perjuangan solidaritas dunia, diantaranya; Menetapkan dan memutuskan Palestina sebagai anggota tetap ILO, Menyerukan dukungan dan solidaritas bagi Buruh Myanmar untuk mendapatkan kebebasan berserikat, dan melawan junta militer Myanmar sebagai rezim anti Serikat buruh. Selain dua hal tersebut, terdapat beberapa resolusi penting atas isu-isu perburuhan yang saat ini berlangsung untuk mendapat perbaikan kedepan.

Konferensi kali ini juga dihiasi dengan pidato delegasi Serikat Buruh dari Indonesia, terdapat pandangan khusus yaitu penekanan bahwa kaum buruh merupakan unsur yang paling memahami ketidakadilan, terutama dalam era digital. Tantangan tehadap eksploitasi dalam Industri Platform perlu dijawab dengan adil, layak, dan bermartabat. Solidaritas buruh di seluruh dunia menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan peradaban global. Buruh/Pekerja harus terfasilitasi dengan keselamatan kerja dan pekejaan yang layak. Konvensi ILO menyepakati terkait pengakuan buruh/pekerja platform sebagai keberhasilan Serikat Buruh di berbagai belahan dunia yang gigih mendesak pemerintah masing-masing di setiap negara.

Sesudah melewati diskusi dan debat sengit, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 akhirnya menjadi sejarah baru. Suatu kesepakatan penting digapai oleh delegasi buruh dari berbagai negara: mengganti istilah “mitra ojek online” dengan “Pekerja Platform Digital.” Lebih dari itu, mereka berhasil mendorong persoalan penting ini menjadi Konvensi ILO yang mengikat, bukan hanya rekomendasi yang tidak mengikat. Keputusan yang membawa semangat baru bagi buruh/pekerja platform di seluruh dunia.

Kemudian, yang tak kalah membanggakan yaitu berkat delegasi buruh Indonesia di ILC-ILO yang masif mengupayakan konvensi tersebut dengan segala rintangan dan tantangan, terciptanya konvensi ILO yag mengikat. Awalnya, terjadi perdebatan yang interaktif antara gagasan dikeluarkan konvensi yang mengikat secara hukum atau menyerahkan pengaturan ini pada kebijakan nasional di masing-masing negara. Sehingga resmi dikeluarkannya Konvensi ILO yang mengikat tentang Pekerja Platform Digital, suatu capaian besar dalam sejarah perjuangan buruh internasional dan angin segar di era industri digital. Setelah melalui diskusi panjang, sekarang status dan hak-hak pekerja platform resmi diakui dalam ILC-ILO Tahun 2025.

Selain Konvensi ILO tentang status dan hak-hak buruh/pekerja platform, para delegasi Serikat Buruh dari Indonesia juga berhasil memenangkan gagasan terbitnya amandemen terhadap Konvensi ILO tentang Kemaritiman. Konvensi ILO terkait Kemaritiman menjadi penting dan krusial sebagai keadilan dan perlindungan bagi seluruh buruh/pekerja di sektor maritim. Delegasi dari Indonesia membawa pengaruh signifikan dan katalis atas keputusan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang. Akhirnya, secara resmi konvensi ILO mengenai Kemaritiman diputuskan untuk diamandemen.

Menurut Konfederasi KASBI sebagai Serikat Buruh yang juga memenangkan gagasan tersebut, selepas Konferensi ILC-ILO pada tahun ini tentu sudah semestinya bagi Serikat Buruh Indonesia untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia melahirkan suatu regulasi dan kebijakan terkait jaminan dan perlindungan seluruh buruh/pekerja platform dan kemaritiman yang adil dan bermartabat agar mendapatkan hak-hak normatif seperti layaknya buruh/pekerja di sektor lainnya.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!
Jayalah Internasionale!

Salam Muda Berani Militan!
Geneva, Swiss, 9 Juni 2025

Sunarno – Ketua Umum Konfederasi KASBI

Previous Post

Presented in the meeting between Indonesia’s Economic Justice Coalition (MKE Coalition) with International Trade Committee of the European Parliament (INTA)

admin_hints

admin_hints

Discussion about this post

Follow Us

  • WTO (Word Trade Organization) adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah untuk membuka perdagangan antarnegara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif. Keputusan di WTO diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama dari seluruh negara anggota.

Amerika Serikat dahulu adalah pelopor utama lahirnya sistem perdagangan multilateral berbasis aturan melalui WTO. Namun kini, justru AS yang kerap bertindak sepihak, melemahkan institusi yang dahulu ia perjuangkan. Dari penarikan diri terhadap kewajiban multilateral hingga memblokir fungsi Badan Banding WTO, serta yang terkini melakukan kebijakan perang tarif impor dengan “sesuka hatinya” terhadap negara lain yang juga sesama negara anggota WTO.

Lalu apa fungsi dari WTO saat ini?? Mengapa tidak dibubarkan saja sekalian??

#endwto
  • Perang tarif/dagang antar negara yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump telah mengakibatkan berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rakyat.

Dalam berbagai rilis berita, mulai banyak terjadi PHK yang dilakukan oleh pabrik garmen dengan alasan efisiensi dan penurunan ekspor akibat dinaikkannya tarif impor oleh Amerika Serikat. Belum lagi dampak lainnya yang akan terus terjadi dan meluas di sektor lainnya.

Lagi-lagi masyarakat lah yang akan terkena dampak langsung akibat kebijakan perang dagang antar negara. Diperlukan solidaritas sesama masyarakat yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman yang akan terjadi kedepan.
  • Hingga saat ini semenjak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi akhir Oktober 2024, belum tampak rencana dan proses pembahasan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal UU Ketenagakerjaan baru sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan hak buruh dapat segera terpenuhi dengan perlindungan dan kepastian hukum.

Proses pembuatan UU Ketenagakerjaan baru juga harus melibatkan berbagai pihak terutama serikat buruh agar dapat memastikan bahwa UU Ketenagakerjaan baru benar-benar melindungi buruh bukan sekedar pengganti UU lama namun isinya tetap merugikan buruh.

Dan mengawal proses pembuatan UU Ketenagakerjaan baru ini merupakan tugas bersama kita.
  • Digital Trade Justice Training: Building Cross-Sectoral Understanding and Action in South East Asia, May 5-7 2025, Bogor – Indonesia.

Several countries in South-East Asia are actively engaged in free trade negotiations that include binding digital trade chapters—such as the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), and bilateral agreements with the EU and other developed economies. 

The resulting digital provisions risk further restricting national policy space and deepening digital dependency, with little regard for local development needs, worker protections, or democratic oversight. From the marginalization of informal workers by platform monopolies to the erosion of policy space for public digital innovation, the digital trade regime is exacerbating existing inequalities. Yet these issues remain obscure and technical, often excluding civil society and trade unions from meaningful participation.

Purpose of the Workshop aims to build the capacity of civil society organisations and trade unions in South-East Asia to critically engage with digital trade rules. By unpacking how these rules are crafted and who they benefit, we seek to deepen collective understanding and develop a shared political economy analysis of this issue. The goal is to foster resistance strategies that centre worker rights, economic justice, and digital sovereignty.
  • Sebagai informasi, perundingan IEU CEPA telah berlangsung sejak 2016 dan telah melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

Pemerintah dan Uni Eropa menargetkan proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) rampung pada Semester I 2025 seperti dilansir dalam beberapa portal berita.

Sementara itu berbagai kritik telah dilancarkan dalam perundingan yang tertutup tersebut. Sangat dikhawatirkan bahwa Perjanjian IEU CEPA justru akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia.
  • May Day... May Day...

Selamat Hari Buruh Internasional.

Hanya dengan membangun solidaritas dan perjuangan kelas yang mampu mewujudkan perdamaian dunia.

Dunia yang adil tanpa eksploitasi dan penindasan
  • Dalam retorika dan pidato-pidato mengenai Nasionalisme yang sering dilontarkan Presiden Prabowo, praktek yang terjadi justru bertolak belakang. 

Seperti yang ramai belakangan ini, rencana penghapusan kuota impor dan revisi TKDN juatru akan melemahkan kedaulatan dan ketahanan industri kita. 

Nasionalis kok justru membuka keran impor seluas-luasnya Mr. President??
  • Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Di hari yang Fitri ini mari kita kembali menyucikan diri dan hati kita, murnikan kembali sikap dan sifat kita, serta niatkan semua tindakan kita kedepan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Sahita Institute memohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kesalahan dan kekhilafan dalam berjuang bersama.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute