• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

ADVANCING SOCIAL JUSTICE: RESHAPING THE FUTURE OF WORK IN A POLARIZED WORLD

REPORTASE KONFEDERASI KASBI : AGENDA KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE) - ILC KE-113 TAHUN 2025

June 16, 2025
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter

 

1 of 6
- +

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Geneva, Swiss – Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 sedang berlangsung pada 2-12 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss. Sidang pleno ILC – ILO ke-113 dihadiri oleh Serikat Buruh dari sekitar 190 negara. Indonesia mendelegasikan serikat buruh yang diketuai oleh Jumhur Hidayat, perwakilan Serikat Buruh anggota LKS Tripartit Nasional, dan tambahan perwakilan Serikat buruh dengan pembiayaan secara mandiri. Konfederasi KASBI hadir sebagai salah satu Serikat Buruh dari Indonesia yang didelegasikan oleh Sunarno (Ketua Umum PP KASBI) dan Simon (Kordinator Departemen Hubungan Internasional PP KASBI).

International Labour Conference/ILC yang bertajuk “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World” ini menjadi penting menimbang penguatan solidaritas global yang dihadapkan oleh ketimpangan dan transformasi dunia kerja pasca pandemi, krisis iklim, dan perkembangan teknologi digital. Kabar dari sidang pada tanggal 3 Juni 2025, menyepakati beberapa resolusi penting untuk perjuangan solidaritas dunia, diantaranya; Menetapkan dan memutuskan Palestina sebagai anggota tetap ILO, Menyerukan dukungan dan solidaritas bagi Buruh Myanmar untuk mendapatkan kebebasan berserikat, dan melawan junta militer Myanmar sebagai rezim anti Serikat buruh. Selain dua hal tersebut, terdapat beberapa resolusi penting atas isu-isu perburuhan yang saat ini berlangsung untuk mendapat perbaikan kedepan.

Konferensi kali ini juga dihiasi dengan pidato delegasi Serikat Buruh dari Indonesia, terdapat pandangan khusus yaitu penekanan bahwa kaum buruh merupakan unsur yang paling memahami ketidakadilan, terutama dalam era digital. Tantangan tehadap eksploitasi dalam Industri Platform perlu dijawab dengan adil, layak, dan bermartabat. Solidaritas buruh di seluruh dunia menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan peradaban global. Buruh/Pekerja harus terfasilitasi dengan keselamatan kerja dan pekejaan yang layak. Konvensi ILO menyepakati terkait pengakuan buruh/pekerja platform sebagai keberhasilan Serikat Buruh di berbagai belahan dunia yang gigih mendesak pemerintah masing-masing di setiap negara.

Sesudah melewati diskusi dan debat sengit, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 akhirnya menjadi sejarah baru. Suatu kesepakatan penting digapai oleh delegasi buruh dari berbagai negara: mengganti istilah “mitra ojek online” dengan “Pekerja Platform Digital.” Lebih dari itu, mereka berhasil mendorong persoalan penting ini menjadi Konvensi ILO yang mengikat, bukan hanya rekomendasi yang tidak mengikat. Keputusan yang membawa semangat baru bagi buruh/pekerja platform di seluruh dunia.

Kemudian, yang tak kalah membanggakan yaitu berkat delegasi buruh Indonesia di ILC-ILO yang masif mengupayakan konvensi tersebut dengan segala rintangan dan tantangan, terciptanya konvensi ILO yag mengikat. Awalnya, terjadi perdebatan yang interaktif antara gagasan dikeluarkan konvensi yang mengikat secara hukum atau menyerahkan pengaturan ini pada kebijakan nasional di masing-masing negara. Sehingga resmi dikeluarkannya Konvensi ILO yang mengikat tentang Pekerja Platform Digital, suatu capaian besar dalam sejarah perjuangan buruh internasional dan angin segar di era industri digital. Setelah melalui diskusi panjang, sekarang status dan hak-hak pekerja platform resmi diakui dalam ILC-ILO Tahun 2025.

Selain Konvensi ILO tentang status dan hak-hak buruh/pekerja platform, para delegasi Serikat Buruh dari Indonesia juga berhasil memenangkan gagasan terbitnya amandemen terhadap Konvensi ILO tentang Kemaritiman. Konvensi ILO terkait Kemaritiman menjadi penting dan krusial sebagai keadilan dan perlindungan bagi seluruh buruh/pekerja di sektor maritim. Delegasi dari Indonesia membawa pengaruh signifikan dan katalis atas keputusan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang. Akhirnya, secara resmi konvensi ILO mengenai Kemaritiman diputuskan untuk diamandemen.

Menurut Konfederasi KASBI sebagai Serikat Buruh yang juga memenangkan gagasan tersebut, selepas Konferensi ILC-ILO pada tahun ini tentu sudah semestinya bagi Serikat Buruh Indonesia untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia melahirkan suatu regulasi dan kebijakan terkait jaminan dan perlindungan seluruh buruh/pekerja platform dan kemaritiman yang adil dan bermartabat agar mendapatkan hak-hak normatif seperti layaknya buruh/pekerja di sektor lainnya.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!
Jayalah Internasionale!

Salam Muda Berani Militan!
Geneva, Swiss, 9 Juni 2025

Sunarno – Ketua Umum Konfederasi KASBI

Previous Post

Presented in the meeting between Indonesia’s Economic Justice Coalition (MKE Coalition) with International Trade Committee of the European Parliament (INTA)

Next Post

Simposium Nasional Soal Industri Hijau

admin_hints

admin_hints

Discussion about this post

Follow Us

  • Sahita Institute kedatangan tamu Matt Kirkegaard dari Progressive International.

Kedatangan Matt untuk sama-sama berdiskusi mengenai kondisi Global hari ini dan juga sharing mengenai jaringan gerakan rakyat baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

Diskusi juga dihadiri oleh organisasi lain seperti KPR, SMI, BMI dan FPBI. Isu terkini seperti Venezuela, Iran, dan juga langkah-langkah Donald Trump dalam kebijakannya saat ini.

Yang menjadi persamaan pada akhirnya ialah kebutuhan akan Solidaritas rakyat pekerja sedunia dan juga penguatan pengorganisiran rakyat dalam menghadapi imperialisme yang terpampang didepan mata.

US IMPERIALIST... HANDS OFF VENEZUELA!!
  • Mulai dari Invasi Teluk Babi Kuba, Afganistan, Irak, Libya, kini Venezuela. Amerika Serikat melakukan invasi/terorisme negara atas nama keamanan nasional.

Konsep kedaulatan negara (Westphalian Sovereignty) resmi jadi sampah. Batas negara dianggap tidak ada. Hukum Amerika berlaku di seluruh dunia. Ekstrateritorial. Sesuai kehendaknya sendiri. Dengan cita-cita membangun Imperialisme Amerika Serikat.

Invasi kali ini dibingkai dengan "Penegakan Hukum" kasus narkotika yang didalangi oleh Presiden Venezuela yakni Nicolas Maduro  seperti yang dituduhkan oleh Trump.

Terorisme terhadap kedaulatan negara yang dilakukan Amerika Serikat harus dikecam dan dihentikan. Salah satu caranya dengan membangun kekuatan politik negara Selatan-Selatan. Bukan cara yang mudah tentunya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, dan itu bisa dimulai dari persatuan gerakan rakyat antar negara.
  • Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Melewati tahun ini yang penuh perjuangan dengan Cinta Kasih dan Solidaritas sesama warga.

Salam buat semua kawan dan keluarga yang merayakan.
  • Bagaimana negosiasi tarif Trump dan FTA memengaruhi aturan hukum dan ekonomi Indonesia?

Koalisi MKE bersama LCITI dan FHUI mengadakan Focus Group Discussion untuk membahas dampak tarif, langkah negosiasi pemerintah, serta pentingnya menjalankan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 sebagai kontrol publik atas perjanjian internasional.

📅 Kamis, 27 November 2025
🕘 09.30 – 17.00 WIB
📍 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ruang Rapat Guru Besar

Diskusi ini menjadi ruang penting bagi masyarakat sipil untuk menilai transparansi dan akuntabilitas kebijakan perdagangan Indonesia di tengah tekanan global.
  • Hilirisasi industri menjadi agenda kunci yang diteruskan oleh Pemerintahan Prabowo. Agenda ini kerap kali diklaim menjadi jalan untuk pertumbuhan ekonomi dan upaya keluar dari jeratan ketergantungan ekspor bahan mentah. 

Sayangnya hilirisasi yang dikontrol oleh investasi besar tidak diimplementasikan berdasarkan kebutuhan rakyat. Agenda hilirisasi justru masuk pada replikasi pola ketimpangan lama mulai dari ketergantungan modal asing, eksploitasi sumber daya alam skala besar, dan marjinalisasi komunitas. 

Realitas tersebut tentunya jauh dari upaya mencapai transisi berkeadilan. Transisi berkeadilan mengacu pada serangkaian prinsip, proses, dan praktik untuk mencapai tansformasi struktural yang holistik. Gagasan transisi berkeadilan dibangun berdasarkan pemikiran dan pengalaman gerakan lingkungan, masyarakat adat dan buruh yang menggarisbawahi pentingnya aspek lingkungan dan sosioekonomi dalam memperjuangkan keadilan iklim dan lingkungan.
  • DISKUSI PUBLIK: “Menelisik Pemerintahan Kelima Pasca Reformasi”

Selain sebagai ruang refleksi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi antar organisasi gerakan sosial dalam suasana yang baru, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang sinergis untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, diskusi publik ini diselenggarakan sebagai sebuah platform untuk membedah situasi terkini, merumuskan peluang, dan menyusun langkah-langkah strategis gerakan sosial.
  • Unpacking the ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA): Risk and Threats of Investor Lawsuit to State for People, Environment, and Democracy

ASEAN and Canada are currently negotiating ASEAN - Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). This agreement is central for Canada to respond the current geopolitical situation, particularly in relation to competition for securing access to critical minerals.

One of key concerns of CSOs and Communities is the inclusion of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism which has repeatedly been used by multinational corporations to sue governments over public interest policies including the ones aimed at protecting the environment, indigenous rights, and public health.

In light of this concern, there is a pressing need to raise awareness and build capacity among civil society organizations and grassroots communities across ASEAN and Canada to critically discuss and examine the ACAFTA process and content.

Indonesia CSO Coalition for Economic Justice, Focus on the Global South, FTA Watch Thailand, Third World Network, AFTINET, Transnational Institute, and Canadian Centre for Policy Alternatives are hosting the webinar on:

Date: Thursday, 30 October 2025
Time: 19:00-21:00 Jakarta/Bangkok | 20:00-22:00 Malaysia/Manila | 08:00-10:00 Ottawa

Please register via bit.ly/AseanCanadaWebinar. Interpretation will be available in Indonesian and Thai.
  • Dunia sedang mengalami perubahan besar dalam konstelasi ekonomi-politik global. Ini ditandai dengan kemunduran relatif AS sebagai kekuatan imperialis utama bersama mitra strategisnya di Barat, perlambatan ekonomi kapitalis sejak krisis Keuangan Besar 2008–yang diperparah dengan pandemi covid-19, dan munculnya kekuatan-kekuatan alternatif seperti Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain yang disebut sebagai ‘penguatan’ Global South dengan visi yang condong mengarah pada tatanan dunia multipolar. Tentu, terlalu dini untuk mendeklarasikan kekalahan AS dan  Barat di saat kekuatan tersebut masih memegang kendali kuat pada bidang militer dan teknologi. 

Begitu pula perang tarif yang dilancarkan oleh Donald Trump perlu dipertimbangkan sebagai tujuan imperialis AS untuk menegaskan kembali  kekuatannya. Akan tetapi, kebangkitan kekuatan Global South tidak bisa diremehkan, mengingat rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut mencerminkan kemampuan mereka sebagai pemain penting dalam percaturan ekonomi-politik global.

Perubahan besar memicu perdebatan tentang arah masa depan tatanan dunia. Dalam konteks ini, multipolaritas yang diaspirasikan Global South sering dipandang sebagai peluang untuk membuat tatanan global yang lebih demokratis. Inisiatif seperti BRICS+ dan OPEC+, kerjasama ekonomi Selatan-Selatan, serta diplomasi energi dan pangan menjadi sinyal dari upaya negara-negara periferi untuk membangun tatanan yang lebih setara. Namun, pertanyaan penting muncul: apakah ini benar-benar menjanjikan pembebasan, atau hanya mengganti wajah kekuasaan global yang tetap bersifat eksploitatif? Dalam praktiknya, kerja sama ini kerap tidak lepas dari kepentingan elite negara dan korporasi besar, serta belum sepenuhnya mengakar pada gerakan rakyat yang sejati.

Dalam waktu yang sama, imperialisme global juga ikut menyesuaikan dirinya. Salah satu wajah barunya adalah melalui apa yang disebut sebagai green colonialism — yakni kolonialisasi dalam bentuk menggunakan proyek-proyek transisi energi "hijau" yang dibaliknya justru memperparah perampasan tanah, penggusuran masyarakat adat, dan pencaplokan sumber daya alam oleh perusahaan.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute