• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

ADVANCING SOCIAL JUSTICE: RESHAPING THE FUTURE OF WORK IN A POLARIZED WORLD

REPORTASE KONFEDERASI KASBI : AGENDA KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE) - ILC KE-113 TAHUN 2025

June 16, 2025
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter

 

1 of 6
- +

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Geneva, Swiss – Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 sedang berlangsung pada 2-12 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss. Sidang pleno ILC – ILO ke-113 dihadiri oleh Serikat Buruh dari sekitar 190 negara. Indonesia mendelegasikan serikat buruh yang diketuai oleh Jumhur Hidayat, perwakilan Serikat Buruh anggota LKS Tripartit Nasional, dan tambahan perwakilan Serikat buruh dengan pembiayaan secara mandiri. Konfederasi KASBI hadir sebagai salah satu Serikat Buruh dari Indonesia yang didelegasikan oleh Sunarno (Ketua Umum PP KASBI) dan Simon (Kordinator Departemen Hubungan Internasional PP KASBI).

International Labour Conference/ILC yang bertajuk “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World” ini menjadi penting menimbang penguatan solidaritas global yang dihadapkan oleh ketimpangan dan transformasi dunia kerja pasca pandemi, krisis iklim, dan perkembangan teknologi digital. Kabar dari sidang pada tanggal 3 Juni 2025, menyepakati beberapa resolusi penting untuk perjuangan solidaritas dunia, diantaranya; Menetapkan dan memutuskan Palestina sebagai anggota tetap ILO, Menyerukan dukungan dan solidaritas bagi Buruh Myanmar untuk mendapatkan kebebasan berserikat, dan melawan junta militer Myanmar sebagai rezim anti Serikat buruh. Selain dua hal tersebut, terdapat beberapa resolusi penting atas isu-isu perburuhan yang saat ini berlangsung untuk mendapat perbaikan kedepan.

Konferensi kali ini juga dihiasi dengan pidato delegasi Serikat Buruh dari Indonesia, terdapat pandangan khusus yaitu penekanan bahwa kaum buruh merupakan unsur yang paling memahami ketidakadilan, terutama dalam era digital. Tantangan tehadap eksploitasi dalam Industri Platform perlu dijawab dengan adil, layak, dan bermartabat. Solidaritas buruh di seluruh dunia menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan peradaban global. Buruh/Pekerja harus terfasilitasi dengan keselamatan kerja dan pekejaan yang layak. Konvensi ILO menyepakati terkait pengakuan buruh/pekerja platform sebagai keberhasilan Serikat Buruh di berbagai belahan dunia yang gigih mendesak pemerintah masing-masing di setiap negara.

Sesudah melewati diskusi dan debat sengit, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 akhirnya menjadi sejarah baru. Suatu kesepakatan penting digapai oleh delegasi buruh dari berbagai negara: mengganti istilah “mitra ojek online” dengan “Pekerja Platform Digital.” Lebih dari itu, mereka berhasil mendorong persoalan penting ini menjadi Konvensi ILO yang mengikat, bukan hanya rekomendasi yang tidak mengikat. Keputusan yang membawa semangat baru bagi buruh/pekerja platform di seluruh dunia.

Kemudian, yang tak kalah membanggakan yaitu berkat delegasi buruh Indonesia di ILC-ILO yang masif mengupayakan konvensi tersebut dengan segala rintangan dan tantangan, terciptanya konvensi ILO yag mengikat. Awalnya, terjadi perdebatan yang interaktif antara gagasan dikeluarkan konvensi yang mengikat secara hukum atau menyerahkan pengaturan ini pada kebijakan nasional di masing-masing negara. Sehingga resmi dikeluarkannya Konvensi ILO yang mengikat tentang Pekerja Platform Digital, suatu capaian besar dalam sejarah perjuangan buruh internasional dan angin segar di era industri digital. Setelah melalui diskusi panjang, sekarang status dan hak-hak pekerja platform resmi diakui dalam ILC-ILO Tahun 2025.

Selain Konvensi ILO tentang status dan hak-hak buruh/pekerja platform, para delegasi Serikat Buruh dari Indonesia juga berhasil memenangkan gagasan terbitnya amandemen terhadap Konvensi ILO tentang Kemaritiman. Konvensi ILO terkait Kemaritiman menjadi penting dan krusial sebagai keadilan dan perlindungan bagi seluruh buruh/pekerja di sektor maritim. Delegasi dari Indonesia membawa pengaruh signifikan dan katalis atas keputusan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang. Akhirnya, secara resmi konvensi ILO mengenai Kemaritiman diputuskan untuk diamandemen.

Menurut Konfederasi KASBI sebagai Serikat Buruh yang juga memenangkan gagasan tersebut, selepas Konferensi ILC-ILO pada tahun ini tentu sudah semestinya bagi Serikat Buruh Indonesia untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia melahirkan suatu regulasi dan kebijakan terkait jaminan dan perlindungan seluruh buruh/pekerja platform dan kemaritiman yang adil dan bermartabat agar mendapatkan hak-hak normatif seperti layaknya buruh/pekerja di sektor lainnya.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!
Jayalah Internasionale!

Salam Muda Berani Militan!
Geneva, Swiss, 9 Juni 2025

Sunarno – Ketua Umum Konfederasi KASBI

Previous Post

Presented in the meeting between Indonesia’s Economic Justice Coalition (MKE Coalition) with International Trade Committee of the European Parliament (INTA)

Next Post

Simposium Nasional Soal Industri Hijau

Follow Us

  • Di balik besarnya aliran pembiayaan Asian Development Bank, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, dan sejauh mana arah kebijakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan internasional? 
#ADB #UtangPembangunan #EkonomiPolitik #KedaulatanEkonomi #PembangunanIndonesia
  • ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) -PART 1 

DEFA promises a connected digital economy. But behind the promise lie serious questions: Who sets the rules? Who controls the data? And who protects the people when corporations and markets take the lead?

Digital integration must not come at the expense of public interest.

#DEFA #DigitalSovereignty #ASEAN #DigitalJustice #DigitalRights
  • Indonesia adalah negara maritim. Lautnya luas, sumber daya ikannya melimpah. Namun, kehidupan nelayan masih dibayangi berbagai persoalan: keterbatasan akses modal dan teknologi, mahalnya BBM, sulitnya pemasaran, hingga minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.

Padahal, nelayan kecil bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, penggerak ekonomi pesisir, sekaligus penopang ketahanan pangan bangsa.

Sudah saatnya kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, bukan sekadar janji. Kebijakan perikanan harus berpihak pada nelayan kecil, melindungi ruang hidup masyarakat pesisir, dan memastikan kekayaan laut dinikmati oleh mereka yang menjaganya.

Laut untuk negeri, kesejahteraan untuk nelayan! ✊

#NelayanIndonesia #KeadilanMaritim #KesejahteraanNelayan #KetahananPangan #LindungiLaut
  • 🌍 HOW CAN COUNTRIES SAVE THE CLIMATE WHILE REMAINING UNDER THE THREAT OF INVESTOR LAWSUITS?

At COP31 in Türkiye, Asia-Pacific civil society is demanding governments terminate investment treaties that enable foreign investors to sue states through ISDS.

With 358 civil society organizations worldwide raising their voices, the message is clear: ISDS must not stand in the way of climate action!

Governments must have the freedom to protect people, defend the planet, and pursue a just energy transition—not bow to corporate threats.

#COP31 #StopISDS #NoISDS #ClimateJustice #hints
  • TAHUKAH KAMU ? Di tengah pemangkasan anggaran, sejumlah proyek pemerintah tetap dibiayai melalui pinjaman dan bantuan lembaga keuangan internasional.

Mulai dari: World Bank (Bank Dunia), ADB (Bank Pembangunan Asia), AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia), JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)

Skemanya beragam: pinjaman pemerintah, pinjaman non-pemerintah, hibah, hingga bantuan teknis.

World Bank saja tercatat memiliki setidaknya 23 proyek pembiayaan di Indonesia.

Lantas, berapa nilai utangnya? Siapa penerima dan pelaksananya? Apa manfaatnya bagi rakyat?

#UtangLuarNegeri #APBN #worldbank #EkonomiIndonesia #InvestigasiPublik
  • Behind the WTO Fisheries Subsidies Agreement lies a struggle over global power, economic interests, and development rights.

While powerful nations shape the rules, small-scale fishers and coastal communities risk paying the highest price.

Who controls the rules, who benefits, and who bears the cost?

#WTO #FisheriesSubsidies #TradeJustice #SahitaInstitute
  • Source code bukan sekadar urusan teknis perusahaan. Perlindungan berlebihan dapat membuka ruang manipulasi pajak, eksploitasi data, ancaman keamanan, hingga praktik bisnis yang merugikan publik. Rahasia dagang penting, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas. 

Teknologi harus melayani masyarakat, bukan melindungi korporasi dari pertanggungjawaban. 

#SourceCode #TransparansiDigital #KedaulatanDigital #KeadilanDigital #hints
  • Perdagangan global bukan cuma soal ekspor, impor, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan besar, perebutan pengaruh, dan relasi kuasa yang ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tertinggal.

Lewat dialog publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO”, kita diajak melihat lebih kritis arah perdagangan dunia di tengah rivalitas negara-negara besar dan menguatnya proteksionisme.

#PerdaganganBebas #WTO #KeadilanEkonomi #KedaulatanEkonomi #RuangKebijakan

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute