• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

ADVANCING SOCIAL JUSTICE: RESHAPING THE FUTURE OF WORK IN A POLARIZED WORLD

REPORTASE KONFEDERASI KASBI : AGENDA KONFERENSI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE) - ILC KE-113 TAHUN 2025

June 16, 2025
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter

 

1 of 6
- +

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Geneva, Swiss – Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 sedang berlangsung pada 2-12 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss. Sidang pleno ILC – ILO ke-113 dihadiri oleh Serikat Buruh dari sekitar 190 negara. Indonesia mendelegasikan serikat buruh yang diketuai oleh Jumhur Hidayat, perwakilan Serikat Buruh anggota LKS Tripartit Nasional, dan tambahan perwakilan Serikat buruh dengan pembiayaan secara mandiri. Konfederasi KASBI hadir sebagai salah satu Serikat Buruh dari Indonesia yang didelegasikan oleh Sunarno (Ketua Umum PP KASBI) dan Simon (Kordinator Departemen Hubungan Internasional PP KASBI).

International Labour Conference/ILC yang bertajuk “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World” ini menjadi penting menimbang penguatan solidaritas global yang dihadapkan oleh ketimpangan dan transformasi dunia kerja pasca pandemi, krisis iklim, dan perkembangan teknologi digital. Kabar dari sidang pada tanggal 3 Juni 2025, menyepakati beberapa resolusi penting untuk perjuangan solidaritas dunia, diantaranya; Menetapkan dan memutuskan Palestina sebagai anggota tetap ILO, Menyerukan dukungan dan solidaritas bagi Buruh Myanmar untuk mendapatkan kebebasan berserikat, dan melawan junta militer Myanmar sebagai rezim anti Serikat buruh. Selain dua hal tersebut, terdapat beberapa resolusi penting atas isu-isu perburuhan yang saat ini berlangsung untuk mendapat perbaikan kedepan.

Konferensi kali ini juga dihiasi dengan pidato delegasi Serikat Buruh dari Indonesia, terdapat pandangan khusus yaitu penekanan bahwa kaum buruh merupakan unsur yang paling memahami ketidakadilan, terutama dalam era digital. Tantangan tehadap eksploitasi dalam Industri Platform perlu dijawab dengan adil, layak, dan bermartabat. Solidaritas buruh di seluruh dunia menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan peradaban global. Buruh/Pekerja harus terfasilitasi dengan keselamatan kerja dan pekejaan yang layak. Konvensi ILO menyepakati terkait pengakuan buruh/pekerja platform sebagai keberhasilan Serikat Buruh di berbagai belahan dunia yang gigih mendesak pemerintah masing-masing di setiap negara.

Sesudah melewati diskusi dan debat sengit, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 akhirnya menjadi sejarah baru. Suatu kesepakatan penting digapai oleh delegasi buruh dari berbagai negara: mengganti istilah “mitra ojek online” dengan “Pekerja Platform Digital.” Lebih dari itu, mereka berhasil mendorong persoalan penting ini menjadi Konvensi ILO yang mengikat, bukan hanya rekomendasi yang tidak mengikat. Keputusan yang membawa semangat baru bagi buruh/pekerja platform di seluruh dunia.

Kemudian, yang tak kalah membanggakan yaitu berkat delegasi buruh Indonesia di ILC-ILO yang masif mengupayakan konvensi tersebut dengan segala rintangan dan tantangan, terciptanya konvensi ILO yag mengikat. Awalnya, terjadi perdebatan yang interaktif antara gagasan dikeluarkan konvensi yang mengikat secara hukum atau menyerahkan pengaturan ini pada kebijakan nasional di masing-masing negara. Sehingga resmi dikeluarkannya Konvensi ILO yang mengikat tentang Pekerja Platform Digital, suatu capaian besar dalam sejarah perjuangan buruh internasional dan angin segar di era industri digital. Setelah melalui diskusi panjang, sekarang status dan hak-hak pekerja platform resmi diakui dalam ILC-ILO Tahun 2025.

Selain Konvensi ILO tentang status dan hak-hak buruh/pekerja platform, para delegasi Serikat Buruh dari Indonesia juga berhasil memenangkan gagasan terbitnya amandemen terhadap Konvensi ILO tentang Kemaritiman. Konvensi ILO terkait Kemaritiman menjadi penting dan krusial sebagai keadilan dan perlindungan bagi seluruh buruh/pekerja di sektor maritim. Delegasi dari Indonesia membawa pengaruh signifikan dan katalis atas keputusan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang. Akhirnya, secara resmi konvensi ILO mengenai Kemaritiman diputuskan untuk diamandemen.

Menurut Konfederasi KASBI sebagai Serikat Buruh yang juga memenangkan gagasan tersebut, selepas Konferensi ILC-ILO pada tahun ini tentu sudah semestinya bagi Serikat Buruh Indonesia untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia melahirkan suatu regulasi dan kebijakan terkait jaminan dan perlindungan seluruh buruh/pekerja platform dan kemaritiman yang adil dan bermartabat agar mendapatkan hak-hak normatif seperti layaknya buruh/pekerja di sektor lainnya.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!
Jayalah Internasionale!

Salam Muda Berani Militan!
Geneva, Swiss, 9 Juni 2025

Sunarno – Ketua Umum Konfederasi KASBI

Previous Post

Presented in the meeting between Indonesia’s Economic Justice Coalition (MKE Coalition) with International Trade Committee of the European Parliament (INTA)

Next Post

Simposium Nasional Soal Industri Hijau

admin_hints

admin_hints

Discussion about this post

Follow Us

  • Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak meratifikasi perjanjian reciprocal trade (ART) antara Indonesia - Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

Penurunan tarif 19% yang didapatkan Indonesia dalam perjanjian ini tidak sebanding dengan penyerahan diri dan kedaulatan negara kepada kepentingan AS.

Perjanjian perdagangan sering diklaim Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Namun potensi persoalan di atas justru menunjukkan dampak buruk yang akan memperparah penderitaan rakyat.

Sekali lagi, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak meratifikasi perjanjian dengan Amerika Serikat dan DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil dari rakyat Indonesia.

Baca selengkap di : https://keadilanekonomi.net/2026/03/02/tarif-resiprokal-as-tidak-sah-perjanjian-art-tidak-perlu-diratifikasi/
  • Indonesia - US Strategic Business Agreements.

Kesepakatan bisnis antara Indonesia - Amerika Serikat terdiri dari 11 MoU dengan nilai kesepakatan mencapai USD 38,4 Miliar. 

Total nilai USD 38,4 Miliar ini melampaui angka USD 7 Miliar yang sebelumnya disampaikan US - ABC (US - Asean Business Council). Angka USD 7 Miliar tersebut mencakup rencana pembelian Indonesia atas komoditas AS seperti 1 juta ton kedelai AS, 1,6 juta ton jagung AS, dan 93.000 ton kapas AS. Artinya, nilai keseluruhan kerja sama jauh lebih besar dari estimasi awal.

Kesepakatan bisnis tersebut terdiri dari beberapa sektor seperti sektor mineral kritis, energi, tekstil, agraria, furnitur, teknologi, dan juga zona perdagangan bebas trans nasional.
  • Hakikat puasa dibulan Ramadhan ialah menahan hawa nafsu, melawan keserakahan, dan juga belajar untuk lapang diri dan bersabar.

Selamat menjalani ibadah puasa bagi umat muslim.
  • Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga keberkahan dan kemudahan hidup selalu mengiringi kita.
  • Sahita Institute kedatangan tamu Matt Kirkegaard dari Progressive International.

Kedatangan Matt untuk sama-sama berdiskusi mengenai kondisi Global hari ini dan juga sharing mengenai jaringan gerakan rakyat baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

Diskusi juga dihadiri oleh organisasi lain seperti KPR, SMI, BMI dan FPBI. Isu terkini seperti Venezuela, Iran, dan juga langkah-langkah Donald Trump dalam kebijakannya saat ini.

Yang menjadi persamaan pada akhirnya ialah kebutuhan akan Solidaritas rakyat pekerja sedunia dan juga penguatan pengorganisiran rakyat dalam menghadapi imperialisme yang terpampang didepan mata.

US IMPERIALIST... HANDS OFF VENEZUELA!!
  • Mulai dari Invasi Teluk Babi Kuba, Afganistan, Irak, Libya, kini Venezuela. Amerika Serikat melakukan invasi/terorisme negara atas nama keamanan nasional.

Konsep kedaulatan negara (Westphalian Sovereignty) resmi jadi sampah. Batas negara dianggap tidak ada. Hukum Amerika berlaku di seluruh dunia. Ekstrateritorial. Sesuai kehendaknya sendiri. Dengan cita-cita membangun Imperialisme Amerika Serikat.

Invasi kali ini dibingkai dengan "Penegakan Hukum" kasus narkotika yang didalangi oleh Presiden Venezuela yakni Nicolas Maduro  seperti yang dituduhkan oleh Trump.

Terorisme terhadap kedaulatan negara yang dilakukan Amerika Serikat harus dikecam dan dihentikan. Salah satu caranya dengan membangun kekuatan politik negara Selatan-Selatan. Bukan cara yang mudah tentunya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, dan itu bisa dimulai dari persatuan gerakan rakyat antar negara.
  • Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Melewati tahun ini yang penuh perjuangan dengan Cinta Kasih dan Solidaritas sesama warga.

Salam buat semua kawan dan keluarga yang merayakan.
  • Bagaimana negosiasi tarif Trump dan FTA memengaruhi aturan hukum dan ekonomi Indonesia?

Koalisi MKE bersama LCITI dan FHUI mengadakan Focus Group Discussion untuk membahas dampak tarif, langkah negosiasi pemerintah, serta pentingnya menjalankan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 sebagai kontrol publik atas perjanjian internasional.

📅 Kamis, 27 November 2025
🕘 09.30 – 17.00 WIB
📍 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ruang Rapat Guru Besar

Diskusi ini menjadi ruang penting bagi masyarakat sipil untuk menilai transparansi dan akuntabilitas kebijakan perdagangan Indonesia di tengah tekanan global.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute