• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Diskusi Publik Bjorka 98 Soroti Ancaman Militerisme terhadap Supremasi Sipil dan Demokrasi

June 15, 2026
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter



FORUM KEADILAN – Menguatnya peran institusi keamanan dalam ruang sipil dinilai perlu terus diawasi agar tidak menggerus semangat Reformasi 1998 yang menjunjung supremasi sipil dan demokrasi konstitusional.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Militerisme Mengancam Supremasi Sipil dan Demokrasi di Indonesia?” yang diselenggarakan Barisan Jaringan Organisasi Kampus (Bjorka) 98 di Tjiko Coffee, Jakarta Pusat, Jumat, 12/6/2026.

Sejumlah pembicara menilai, demokrasi Indonesia membutuhkan pengawasan publik yang kuat agar perluasan peran institusi keamanan tidak mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil.

Dodi Ilham dari Nefa 98 mengatakan, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang sedang memegang kekuasaan, melainkan bagaimana penegakan hukum dan kontrol masyarakat dapat berjalan secara efektif.

“Yang harus lebih diutamakan adalah penegakan hukum. Siapa pun yang berkuasa bukan persoalan utama. Yang terpenting bagaimana rakyat mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Dodi, Reformasi 1998 bertujuan membangun demokrasi yang sehat dan konstitusional. Karena itu, setiap produk hukum maupun kebijakan pemerintah harus terbuka terhadap kritik serta pengujian publik.

Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum sehingga pengawasan harus diperkuat di seluruh sektor, mulai dari keamanan, pertahanan hingga ekonomi. Baginya, ancaman terbesar terhadap bangsa saat ini justru praktik korupsi yang dapat melemahkan sendi-sendi negara.

“Ketika rakyat berhenti mengawasi, di situlah demokrasi mulai kehilangan arah,” katanya.

Jurnalis Rarasworo Tedjo Asmoro mengingatkan Indonesia pernah mengalami periode ketika pendekatan keamanan sangat dominan dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut perlu dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali.

Ia menjelaskan, militerisme merupakan kondisi ketika cara pandang dan pendekatan keamanan terlalu mendominasi pengelolaan negara sehingga kritik dipandang sebagai ancaman dan stabilitas ditempatkan di atas kebebasan warga negara.

“Reformasi 1998 lahir justru untuk mengoreksi pola-pola tersebut. Demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan senjata, melainkan oleh kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui konstitusi dan hukum,” ujarnya.

Rarasworo menambahkan, stabilitas yang dibangun melalui kontrol berlebihan tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, stabilitas yang lahir dari keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga akan menjadi fondasi demokrasi yang lebih kokoh.

Sementara itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai, berbagai perkembangan belakangan menjadi peringatan agar masyarakat tetap mengawasi perluasan ruang gerak institusi keamanan dalam kehidupan sipil.

Menurutnya, perubahan regulasi yang memberikan ruang lebih luas kepada institusi tertentu harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Hari juga menyoroti pentingnya investigasi dan akuntabilitas apabila terjadi pelanggaran oleh aparat maupun individu dalam institusi negara. Ia mengingatkan disiplin dan kepatuhan institusi keamanan harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

“Ketika ruang kontrol publik semakin mengecil, maka potensi ancaman terhadap kehidupan demokrasi juga semakin besar,” ujarnya.

Peneliti Sahita Institute Olisias Gultom, menyoroti proses penyusunan berbagai regulasi strategis yang dinilainya berlangsung terlalu cepat dan minim partisipasi publik.

Menurutnya, revisi sejumlah aturan di sektor keamanan memunculkan kekhawatiran karena berpotensi memperluas kewenangan institusi keamanan ke wilayah sipil yang selama era reformasi sengaja dipisahkan demi menjaga keseimbangan kekuasaan.

“Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tetapi juga bagaimana negara menjamin partisipasi warga, melindungi hak-hak sipil, dan membuka ruang bagi perbedaan pendapat,” katanya.

Olisias menilai, proses legislasi yang tidak melibatkan masyarakat secara memadai dapat menimbulkan kesan bahwa kebijakan dibuat secara top-down tanpa mengakomodasi aspirasi publik.

Karena itu ia menegaskan, prinsip checks and balances, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan harus terus dijaga agar demokrasi tetap berjalan sehat.

Diskusi yang dihadiri berbagai kalangan aktivis dan masyarakat sipil tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan Reformasi 1998 sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga supremasi sipil di tengah dinamika politik dan keamanan nasional. Para pembicara sepakat bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud apabila kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi, diawasi publik secara aktif, dan dijalankan dengan penghormatan terhadap hukum serta hak-hak warga negara.*

Laporan oleh: Muhammad Reza
sumber : forumkeadlian.com

Tags: #DemokrasiIndonesia#HakAsasiManusia#hints#KontrolPublik#Militerisme#Reformasi1998#SupremasiSipil
Previous Post

A threat to climate action, ISDS should be removed from the ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)

Next Post

Koalisi MKE Desak DPR Tolak Ratifikasi ART RI-AS karena Dasar Hukumnya Telah Gugur

Follow Us

  • Di balik besarnya aliran pembiayaan Asian Development Bank, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, dan sejauh mana arah kebijakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan internasional? 
#ADB #UtangPembangunan #EkonomiPolitik #KedaulatanEkonomi #PembangunanIndonesia
  • ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) -PART 1 

DEFA promises a connected digital economy. But behind the promise lie serious questions: Who sets the rules? Who controls the data? And who protects the people when corporations and markets take the lead?

Digital integration must not come at the expense of public interest.

#DEFA #DigitalSovereignty #ASEAN #DigitalJustice #DigitalRights
  • Indonesia adalah negara maritim. Lautnya luas, sumber daya ikannya melimpah. Namun, kehidupan nelayan masih dibayangi berbagai persoalan: keterbatasan akses modal dan teknologi, mahalnya BBM, sulitnya pemasaran, hingga minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.

Padahal, nelayan kecil bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, penggerak ekonomi pesisir, sekaligus penopang ketahanan pangan bangsa.

Sudah saatnya kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, bukan sekadar janji. Kebijakan perikanan harus berpihak pada nelayan kecil, melindungi ruang hidup masyarakat pesisir, dan memastikan kekayaan laut dinikmati oleh mereka yang menjaganya.

Laut untuk negeri, kesejahteraan untuk nelayan! ✊

#NelayanIndonesia #KeadilanMaritim #KesejahteraanNelayan #KetahananPangan #LindungiLaut
  • 🌍 HOW CAN COUNTRIES SAVE THE CLIMATE WHILE REMAINING UNDER THE THREAT OF INVESTOR LAWSUITS?

At COP31 in Türkiye, Asia-Pacific civil society is demanding governments terminate investment treaties that enable foreign investors to sue states through ISDS.

With 358 civil society organizations worldwide raising their voices, the message is clear: ISDS must not stand in the way of climate action!

Governments must have the freedom to protect people, defend the planet, and pursue a just energy transition—not bow to corporate threats.

#COP31 #StopISDS #NoISDS #ClimateJustice #hints
  • TAHUKAH KAMU ? Di tengah pemangkasan anggaran, sejumlah proyek pemerintah tetap dibiayai melalui pinjaman dan bantuan lembaga keuangan internasional.

Mulai dari: World Bank (Bank Dunia), ADB (Bank Pembangunan Asia), AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia), JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)

Skemanya beragam: pinjaman pemerintah, pinjaman non-pemerintah, hibah, hingga bantuan teknis.

World Bank saja tercatat memiliki setidaknya 23 proyek pembiayaan di Indonesia.

Lantas, berapa nilai utangnya? Siapa penerima dan pelaksananya? Apa manfaatnya bagi rakyat?

#UtangLuarNegeri #APBN #worldbank #EkonomiIndonesia #InvestigasiPublik
  • Behind the WTO Fisheries Subsidies Agreement lies a struggle over global power, economic interests, and development rights.

While powerful nations shape the rules, small-scale fishers and coastal communities risk paying the highest price.

Who controls the rules, who benefits, and who bears the cost?

#WTO #FisheriesSubsidies #TradeJustice #SahitaInstitute
  • Source code bukan sekadar urusan teknis perusahaan. Perlindungan berlebihan dapat membuka ruang manipulasi pajak, eksploitasi data, ancaman keamanan, hingga praktik bisnis yang merugikan publik. Rahasia dagang penting, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas. 

Teknologi harus melayani masyarakat, bukan melindungi korporasi dari pertanggungjawaban. 

#SourceCode #TransparansiDigital #KedaulatanDigital #KeadilanDigital #hints
  • Perdagangan global bukan cuma soal ekspor, impor, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan besar, perebutan pengaruh, dan relasi kuasa yang ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tertinggal.

Lewat dialog publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO”, kita diajak melihat lebih kritis arah perdagangan dunia di tengah rivalitas negara-negara besar dan menguatnya proteksionisme.

#PerdaganganBebas #WTO #KeadilanEkonomi #KedaulatanEkonomi #RuangKebijakan

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute