Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) melakukan audiensi dengan Kemenko Perekonomian, Selasa (20/8), di Jakarta dalam rangka menyampaikan Surat Terbuka Rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi yang menggugat penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA di akhir masa jabatannya. Sebagai anggota Koalisi MKE, Sahita Institute (Hints) ikut serta menyampaikan beberapa kekhawatiran terkait potensi dampak terhadap kehidupan rakyat dari Perjanjian IEU CEPA jika disetujui oleh Indonesia, seperti misalnya di isu perdagangan digital dan transisi energi.
Deputi VII Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menjelaskan bahwa negosiasi saat ini sudah memasuki babak akhir. Edi memaparkan perihal berbagai faktor yang menyebabkan Indonesia “mengejar” I-EU CEPA. Di antaranya adalah tarif yang tinggi untuk komoditas ekspor Indonesia, persaingan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam, serta loncatan Indonesia ke status negara berpenghasilan menengah-atas (upper-middle income).
Menanggapi jawaban pemerintah, Koalisi MKE mengkritik ketergesaan pemerintah dalam proses ini, terutama karena kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Dikhawatirkan ke depannya, perjanjian ini akan mengkokohkan liberalisasi ekonomi di Indonesia, yang tentu berdampak buruk kepada kedaulatan dan hajat hidup rakyat Indonesia.
