• Call: +60 8 123 000
  • E-mail: info@gmail.com
Sahita Institure
  • Home
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Gugat Permendikbud yang Jadi Dasar Kenaikan UKT, Mahasiswa Patungan Bayar Biaya Registrasi ke MA

December 23, 2024
in News
Home Collective Idea News
Share on FacebookShare on Twitter

TEMPO.CO, Jakarta / 13 Juni 2024 – Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat yang terdiri dari sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus menggugat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke Mahkamah Agung atau MA. Gugatan itu diajukan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Penasehat hukum gerakan itu, Alif Fauzi Nurwidiastomo, mengatakan proses pengajuan permohonan ke MA oleh para mahasiswa dilakukan cukup lama. Alasannya, kata pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum itu, mahasiswa tak tahu jika menggugat ke MA perlu membayar biaya registrasi.

“Untuk panjer Rp 1 juta (biaya hak uji materiil) dan biaya pendapatan negara bukan pajak Rp 200 ribu. Itu cukup mahal untuk mahasiswa mencoba mencari keadilan di tengah mahalnya UKT (uang kuliah tunggal),” kata Alif ditemui Tempo di halaman Gedung MA, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.

Akhirnya, beberapa gabungan mahasiswa tersebut mengumpulkan dana kolektif untuk biaya registrasi. Alif menyebut biaya yang dibebankan itu sebagai biaya penanganan berkas jika nantinya gugatan tersebut kalah. “Mahasiswa cukup kaget karena enggak pegang tunai jadi kolektif mengumpulkan dana sesegera mungkin,” ujarnya.

Permohonan gugatan, menurut Alif, sudah disetujui MA. Namun, pihaknya belum mendapatkan nomor registrasi perkara. Nomor registrasi diperkirakan keluar dalam sepekan ke depan.

Alif mengatakan Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat menggugat agar Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 dibatalkan. Soalnya, aturan itu menjadi biang kerok dari kenaikan UKT yang terjadi di berbagai kampus. Aturan itu menjadi dasar kampus menaikan UKT hingga IPI atau uang gedung.

Jika aturan itu tak dicabut, dia khawatir tahun depan UKT naik sekalipun tahun ini dibatalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pembatalan kenaikan UKT itu dilakukan setelah muncul aksi demo mahasiswa di berbagai kampus.

Aliansi mahasiwa itu tak hanya mengajukan gugatan ke MA tapi juga menggelar aksi menolak kenaikan UKT di depan gedung MA. Dalam aksi itu, mereka menuntut sejumlah poin. Adapun 10 poin tuntutan untuk Kementerian Pendidikan yang diajukan oleh Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat yakni:

1. Cabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024.
2. Kembalikan rumus perhitungan uang kuliah tunggal (UKT)
3. Tingkatkan sekurang-kurangnya dua kali lipat anggaran BOPTN dan BPPTNBH lalu alokasikan untuk memberi subsidi UKT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Wajibkan perguruan tinggi negeri menerapkan UKT golongan 1 Rp 0 dan UKT golongan 2 mulai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta pada mahasiswa yang kurang mampu atau 40 persen di luar mahasiswa penerima KIP (kartu Indonesia Pintar) dan beasiswa.
5. Kembalikan pungutan tunggal UKT dengan melarang penerapan IPI termasuk pungutan KKN, KKL, praktikum dan yudisium.
6. Terapkan kebijakan tarif UKT regresif atau tarif yang mengalami penurunan nominal secara periodik sekurang-kurangnya 10 persen setiap tahun untuk diberlakukan ke semua PTN.
7. Terapkan indokator penempatan mahasiswa dalam golongan UKT secara nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga.
8. Batalkan seluruh kerjasama pinjaman dana pendidikan atau student loan antara perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan.
9. Anggaran BOPTS pada perguruan tinggi swasta (PTS) yang bersifat nirlaba fokus dialokasikan untuk penurunan tarif kuliah mahasiswa kurang mampu.
10. Wajibkan perguruan tinggi untuk melibatkan civitas akademika (mahasiswa, dosen dan pekerja kampus) secara terbuka dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan kebijakan perguruan tinggi.

Alif mendesak pemerintah memenuhi tuntutan itu. Jika tidak, kata dia, mahasiswa akan menggelar aksi lebih besar lagi. Adapun aksi itu terdiri dari gabungan mahasiswa dan lembaga seperti Ruang Juang, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Adkesma BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Konfederasi KASBI, dan Lembaga Pers Mahasiswa Nasional (SGBN).

Selanjutnya, FL2MI Wilayah D.I.Yogyakarta, Federqsi Pelajar Jakarta, Federasi Pelajar Bekasi, Solidaritas Pemoeda Rawamangun (Spora) Universitas Negeri Jakarta, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMASHI) Universitas Andalas, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Pemuda Baru Indonesia (Pembaru) Cabang Jakarta, Sahita Institute (Hints), Kaukus Indonesia Untuk Kebenasan Akademik (KIKA), dan Marsinah.id.

Source : https://www.tempo.co/politik/gugat-permendikbud-yang-jadi-dasar-kenaikan-ukt-mahasiswa-patungan-bayar-biaya-registrasi-ke-ma-49523

Previous Post

Ini Syaratnya Jika Prabowo Subianto Serius Lakukan Hilirisasi

 Next Post

MKE Desak Pemerintah Hentikan Perundingan Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa
Editorial

Editorial

Discussion about this post

Follow Us

  • Lahirnya beberapa pengelolaan investasi dan keuangan terkait pembiayaan BUMN dan proyek pembangunan lainnya seperti INA, SMI dan Danantara, perlu menjadi perhatian karena semakin memperlihatkan potensi tumpang tindih fungsi diantara mereka atau pada bagian lain berpotensi menjadi ajang rekayasa keuangan baru. Dalam pengelolaan BUMN liberalisasi dan privatisasi masih menjadi jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah berupaya melibatkan investasi swasta dalam proyek pembangunan di Indonesia. Cermin dari liberalisasi terlihat pada perubahan anggaran tidak lagi mendukung pembangunan ekosistem ekonomi seperti Infrastruktur, Transportasi, ICT, Perumahan dan energi. Hingga hari ini BUMN masih menjadi tulang punggung di sisi hulu industri nikel ini. Negara perlu menjaga momentum ini untuk dapat menggenjot capaian kesejahteraan dan kemajuan-kemajuan untuk kemakmuran rakyat. Memperbaiki BUMN di era booming mineral kritis dengan langkah privatisasi dan liberalisasi merupakan kebijakan keliru. Secara perlahan skema holding perusahaan tambang membuka ruang bagi investasi swasta dalam dan luar negeri. Investasi asing berpotensi akan membuat rantai pasok terdominasi oleh kapital asing dan perusahaan besar TNC/MNC. Kesinambungan dalam rencana industri, rencana pembiayaan, rencana inovasi dan teknologi tidak direncanakan untuk dikelola oleh negara melalui BUMN. Lebih lengkap bisa baca https://hints.id/2025/01/bumn-bersolek-privatisasi/
  • Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah memuluskan model pembiayaan berbasis utang, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun pinjaman komersial, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan beban pendanaan terhadap ruang fiskal Indonesia dan kerap mensyaratkan penyesuaian struktur kebijakan Indonesia yang membuka agenda privatisasi sektor energi yang hanya menguntungkan korporasi. Privatisasi dilakukan dengan membuka ruang bagi Produsen Listrik Independen (Independent Power Producers/IPPs) untuk menikmati keuntungan melalui perjanjian pembelian listrik jangka panjang (PPAs) dengan PLN dan/atau pemerintah Indonesia dibawah skema take or pay berdasarkan nilai keekonomian menggunakan dana subsidi. Agenda transisi hijau juga telah dibajak oleh kepentingan Korporasi Multinasional dengan cara melobi DPR RI dan Pemerintah Indonesia agar ketentuan privatisasi di sektor energi terbarukan dimasukkan melalui mekanisme Power Wheeling dan menjadi satu-satunya isu krusial yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang saat ini tengah dibahas. Tentunya, ketentuan privatisasi ini telah merugikan keuangan negara dan berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap tarif listrik yang terjangkau, serta menghambat mewujudkan transisi energi berkeadilan.
  • Pertikaian antara pencipta lagu atau nada – nada tertentu dengan para konten kreator akan memasuki babak baru dengan telah tersedianya aplikasi berbasis AI yang dapat menciptakan lagu atau nada – nada tertentu sesuai keinginan atau kebutuhan. Selain terhindar dari persoalan hak cipta, dimana hal tersebut belum diatur, kreativitas berbasis AI akan melonjak tajam, dan kreatifitas manusia memasuki tantangan baru yang sangat keras. Semboyan ‘pencipta musik tanpa tahu alat musik’ akan semakin menggema secara global. AI menghadirkan ancaman yang tidak hanya pada lapangan pekerjaan, tetapi juga pada penggunanya sendiri. Memperhatikan perkembangan dan dampak yang akan ditimbulkannya, kebutuhan akan regulasi global untuk membatasi dan mengatur penggunaan AI jelas semakin mendesak. Ketiadaan regulasi yang kuat dan memadai akan membuka celah bagi pelanggaran privasi dan hak asasi manusia. Pada akhirnya, regulasi AI harus dilihat sebagai keniscayaan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap individu serta masyarakat secara lebih luas, khususnya dalam konteks kemanusiaan.
  • Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), pekerja lepas di Indonesia sudah mencapai 46,47 juta orang atau sekitar 32% dari total angkatan kerja yang mencapai 146,62 juta jiwa pada Februari 2023. Tentu jumlah yang sangat besar dan diprediksi akan terus bertambah. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada regulasi yang melindungi Gig Workers/Pekerja Online. Tidak adanya jaminan kepastian kerja, jaminan sosial seperti jaminan hari tua, pesangon, nilai standar upah yang layak dan juga jaminan kesehatan menjadi ironi tersendiri. Padahal dunia industri saat ini sudah jauh mengalami perkembangan karena perubahan zaman di mana terjadinya pergeseran sistem kerja seperti work from anywhere, kemajuan teknologi di era digitalisasi dan internet of things atau Artificial Intelligence (AI). Oleh karenanya perlu ada regulasi yang melindungi para pekerja online agar hak dan kesejahteraan mereka tidak dirampas oleh hasil karya anak bangsa sendiri.
  • Perlindungan buruh dalam agenda hilirisasi di bawah kontrol rakyat harus menghapuskan Sistem kerja kontrak, outsourcing bahkan magang. Sebab dengan sistem kerja tersebut para buruh rentan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya Upah buruh juga perlu ditetapkan dengan didasarkan pada kebutuhan hidup yang layak. Dengan upah yang layak, buruh juga akan turut serta dalam menikmati hasil/ produk dari proses industrialisasi yang tentu hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya perekonomian. Tak luput juga perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kerja, serta jaminan sosial bagi buruh pun perlu diwujudkan demi terciptanya asas keadilan sebagai bagian dari pembangunan hilirisasi yang berada di bawah kontrol rakyat. Selengkapnya bisa membaca Framing Paper yang dibuat bersama oleh Hints, FPBI, KPR dan KASBI dengan mengklik https://hints.id/2024/12/transformasi-ekonomi-berkedaulatan-rakyat-dari-perspektif-gerakan-buruh-indonesia/
  • Parlemen Uni Eropa pada 2019 telah mengesahkan peraturan pemberian hak minimum kepada pekerja gig seperti kompensasi yang adil dan perlindungan pekerja dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian di United Kingdom (UK) sudah diusulkan sejak tahun 2019 peraturan yang mewajibkan platform untuk memberikan kontrak yang transparan, termasuk hal mendetail seperti upah minimum, cuti sakit, dan perlindungan dari PHK sepihak. Pemerintah California, Amerika Serikat mengambil langkah untuk menjaga pekerja gig dengan peraturan California Assembly Bill 5 (AB5). China mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan yang didiskusikan oleh pemerintah, serikat pekerja, dan peradilan. Hasilnya adalah peraturan melindungi pekerja pengiriman makanan, memastikan upah minimum, tenggat waktu pengiriman yang lebih longgar, dan partisipasi dalam program asuransi sosial. Sedangkan Filipina, pada 2019 mulai membahas perlindungan sosial dan asuransi kesehatan bagi pekerja gig. Peraturan tersebut sudah berlaku pada 2020. Hal tersebut bukanlah bersumber dari kemurahan hati perusahaan platform, namun berkat perjuangan dan tekanan yang kuat dari serikat pekerja. Sementara Indonesia hanya memiliki peraturan Menteri perhubungan No 118/2018 yang menuai pro dan kontra. Peraturan tersebut mengatur tarif dasar atas dan bawah transportasi online (tidak mengatur upah minimum), standar kendaraan, dan perlindungan bagi driver dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat sukarela.Sebelumnya Indonesia hanya memiliki peraturan menteri No. 23/2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai legalisasi pelayanan online. Terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam fasilitas digital belum mendapatkan perlindungan. Pada UU Cipta Kerja terdapat aturan bagi fleksibilitas tenaga kerja, tapi masih lebih menitikberatkan pada fleksibilitas penggunaan oleh korporat ketimbang perlindungan terhadap pekerja Bacaan lebih lengkap bisa klik https://hints.id/2024/11/nasib-pekerja-gig-indonesia-dan-normal-baru-bersama-ai/
  • Selamat Tahun Baru 2025. Mari bersama kita songsong hari esok dengan solidaritas dan kemandirian rakyat.
  • Kesepakatan yang diambil dalam World Trade Organization (WTO) dalam pengaturan tentang e-commerce. Liberalisasi e-commerce melalui moratorium e-commerce yang senantiasa diperpanjang sejak tahun 1998 telah menjadi dasar bagaimana perdagangan atau transaksi melalui internet telah dibebaskan pengenaan pajaknya. Pada konferensi tingkat menteri ke 11 tahun 2017, Joint Statement Initiative (JSI) untuk e-commerce yang diprakarsai oleh 3 negara: Australia, Singapura dan Jepang, ditandatangani oleh 71 anggota WTO. Pada 26 juli tahun 2024 JSI telah ditandatangani oleh 91 negara anggota dan telah juga menghasilkan dokumen yang isinya telah banyak disepakati Pada bagian lain, berbagai Free Trade Agreement (FTA), khususnya melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), telah berkembang baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Pada mekanisme itu, semua menyepakati regulasi digital secara liberal, membuka ruang bagi pasar bebas dan transaksi digital dan internet secara bebas. Agenda yang membawa kepentingan Perusahaan-perusahaan raksasa digital ini, melalui CEPA telah memaksa negara-negara berkembang untuk merubah regulasi nasional mereka dan menyesuaikan dengan regulasi negara-negara maju. Melalui mekanisme ini regulasi global digital dilakukan dalam rangka memperkokoh dominasi perusahan besar digital. Kebebasan transaksi digital dapat dilakukan lintas negara, syarat-syarat geografis sebagai dasar pajak dan pelaksanaan hukum lainnya, tidak lagi bisa diterapkan. Negara-negara miskin dan berkembang tetap tergantung terhadap negara maju, khususnya dalam fasilitas digital yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan mereka.

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute