Ini Syaratnya Jika Prabowo Subianto Serius Lakukan Hilirisasi

Fauzan Luthsa – Rabu, 23 Oktober 2024

STRATEGI.ID – Fokus kerja Prabowo Subianto yang tercermin dalam pidatonya mendapat sorotan.

Dalam pidatonya Prabowo Subianto menyebut sejumlah agenda yang menjadi perhatiannya.

Pada berbagai kesempatan, Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya pelaksanaan hal-hal tersebut.

Yakni hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan dan energi, dan digitalisasi di agenda pemberantasan korupsi.

Menurut Direktur Sahita Institute (Hints) Olisias Gultom, komitmen pemberantasan korupsi adalah kunci merealisasikan agenda hilirisasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

“Ketegasan pemberantasan korupsi, memastikan kabinet gemuk ini dapat bersinergi serta mengatasi ego dan tradisi birokrasi rente adalah sebuah keharusan,“ ujar pria yang akrab disapa Olis ini, Rabu (11/10). Terkait hal tersebut, Sahita Institute memiliki beberapa catatan kritis khususnya mengenai agenda pembangunan ekonomi melalui hilirisasi industri sumber daya alam serta digitalisasi.

Olis menuturkan klaim pemerintah atas agenda hilirisasi sumber daya alam telah menghasilkan model pembangunan ekonomi yang cenderung disetir. Dan juga lebih menguntungkan kepentingan oligarki dengan dukungan birokrat berwatak pengusaha dan berpotensi memperkuat praktek perburuan rente.

“Pidato presiden dapat diartikulasikan bahwa pengelolaan sda adalah bagian dari kepemilikan rakyat secara kolektif. Namun pengelolaan oleh BUMN membuat hal tersebut jauh panggang dari api.“ Ditambahkannya pelaksanaan agenda pembangunan hilirisasi skema tersebut telah melanggar konstitusi.

Olisias berpendapat prioritas agenda seharusnya mereorganisasi BUMN agar agenda hilirisasi sda dapat dinikmati secara adil dan merata bagi kemakmuran rakyat.

Ia menambahkan agenda digitalisasi harus difokuskan pada pengaturan dan kontrol terhadap source code.

“Perlindungan yang berlebih terhadap source code atas nama kerahasiaan dagang dan hak cipta, hanya akan melahirkan sistem digital yang berpotensi merugikan masyarakat baik.“ Menurutnya Indonesia belum memiliki aturan yang tegas mengenai transparansi atas algoritma.

Dan liberalisasi aliran data lintas batas baik di perjanjian perdagangan bebas, WTO, dan G20 cenderung lebih melindungi kepentingan perusahaan teknologi multinasional dalam mendulang profit.

“Jika serius dan menjadi kunci pemberantasan korupsi, maka seharusnya presiden melakukan agenda prioritas terkait kontrol terhadap sistem digital. Libatkan perwakilan masyarakat serta atur pemanfaatan digital khususnya dalam mengantisipasi perkembangan Kecerdasan Buatan,“ pungkasnya. ***

Source : https://www.strategi.id/merah-putih/10413800275/ini-syaratnya-jika-prabowo-subianto-serius-lakukan-hilirisasi?page=2