• Call: +62
  • E-mail: sahita.institute@hints.id
Sahita Institure
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication
No Result
View All Result
Sahita Institute
No Result
View All Result

Pengecualian DHE SDA untuk Amerika Serikat Dinilai Inkonstitusional, Koalisi Sipil Ingatkan Potensi Kerugian Negara

May 26, 2026
in Collective Idea, News
Home Collective Idea
Share on FacebookShare on Twitter

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan pengecualian kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi Amerika Serikat (AS) menuai kritik tajam. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE), PWYP Indonesia, dan INFID mempertanyakan dasar hukum langkah tersebut.

Kritik ini mencuat menyusul pernyataan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. Ia menyebut akan memberi pengecualian bagi negara mitra dagang yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau free trade agreement (FTA) dengan Indonesia. Namun, perjanjian perdagangan resiprokal bilateral Indonesia-AS ART nyatanya belum diratifikasi.

Olisias Gultom, Direktur Sahita Institute (Hints), menilai kewajiban penempatan DHE SDA di Bank Himbara sebenarnya langkah sangat baik. Hal ini penting untuk memastikan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional. Terlebih, saat ini nilai tukar rupiah sedang tertekan dan kapasitas fiskal terbatas untuk membiayai defisit APBN.

“Pengecualian yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir dari mitra dagang luar negeri yang telah memiliki FTA harus dilakukan secara hati-hati dan berpotensi kurang efektif dalam upaya memaksimalkan ketahanan ekonomi mengingat peran signifikan perusahaan asing di dalam kegiatan eksportir SDA,” ujar Olisias dikutip Senin (25/5/2026) WIB.

Menurut Olisias, pengecualian ini justru memberikan karpet merah bagi korporasi multinasional. Mereka bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari sektor ekstraktif di Indonesia.

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menegaskan kebijakan DHE SDA adalah instrumen minimal mencegah capital flight. Ia menyoroti eksploitasi alam selama ini meninggalkan krisis sosial-ekologis yang masif.

“Sangat tidak adil jika kerusakan lingkungannya ditinggalkan di Indonesia, sementara keuntungan finansialnya dibiarkan terbang ke luar negeri,” tegas Aryanto.

Aryanto mendesak data kepatuhan korporasi dibuka secara transparan. Dana DHE harus diarahkan untuk pemulihan lingkungan dan inisiatif Transisi Energi Berkeadilan. Kebijakan ini harus menyentuh akar keadilan bagi masyarakat.

Rachmi Hertanti, Peneliti Transnational Institute, menambahkan pengecualian untuk AS tidak bisa dilakukan. Hal ini karena Perjanjian Indonesia-AS ART belum berlaku akibat proses ratifikasi yang belum tuntas. Status tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump bahkan dianggap ilegal oleh Putusan Supreme Court AS.

“Artinya, tidak ada dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen tersebut mengingat Perjanjian ART belum berlaku,” jelas Rachmi.

Akademisi LCITI-UI, Hadi Rahmat Purnama, melihat ada indikasi pemerintah mencoba melompati proses ratifikasi melalui undang-undang. Ia mengingatkan Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 mewajibkan ratifikasi melalui UU untuk perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat.

“Pemberian pengecualian DHE SDA kepada AS oleh Pemerintah harus mempunyai dasar yang jelas. Pemerintah berupaya melakukan pengaturan seperti dalam komitmen ART tanpa proses ratifikasi Perjanjian ART melalui UU dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum,” tegas Hadi.

Salsabila Aziziah dari Puanifesto menyayangkan kurangnya transparansi dan konsultasi publik dalam proses ini. Ia menilai langkah pemerintah terkesan terburu-buru. Salsabila meminta DPR RI tidak hanya menjadi stempel pemerintah dan harus melakukan analisis dampak yang serius.

Direktur INFID, Siti Khoirun Ni’mah, juga mendesak pemerintah mematuhi putusan MK. Ia khawatir pembebasan transfer keuntungan secara bebas akan menekan fiskal dan memperlebar defisit APBN.

Hana Saragih, Peneliti FIAN Indonesia, menyoroti aturan trade balancing requirement yang membebani Indonesia. Indonesia berpotensi dipaksa membeli lebih banyak produk impor dari AS.

Contohnya, kewajiban membeli 1 juta ton kedelai dan 1,6 juta ton jagung dari AS. Bahkan, pengecualian hampir 90% produk pertanian AS akan memukul harga produk lokal saat panen raya.

“Perjanjian ini praktis membatasi kebijakan Indonesia mengatur impor produk pangan dan pertanian. Indonesia tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menilai kebutuhan domestik, perlindungan produsen lokal, standar mutu nasional, maupun kesesuaian dengan konteks sosial-budaya,” tutur Hana.

Koalisi MKE mendesak agar kedaulatan sumber daya alam tidak dijadikan instrumen barter perdagangan yang merugikan rakyat. Mereka meminta Perjanjian ART tidak dilanjutkan karena tidak memiliki dasar hukum yang sah di AS.

sumber : stockwatch.id

Tags: #ART#DevisaHasilEkspor#DHESDA#IndonesiaASART#KedaulatanEkonomi #hints#PerjanjianDagang
Previous Post

Pengecualian DHE SDA Untuk AS Inkonstitusional, Pemerintah Harus Patuhi Putusan MK

Next Post

Koalisi MKE Bersama PWYP Indonesia dan INFID Kritik Rencana Pengecualian DHE SDA, Jangan Sampai Untungkan Korporasi Asing

Follow Us

  • Di balik besarnya aliran pembiayaan Asian Development Bank, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, dan sejauh mana arah kebijakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan internasional? 
#ADB #UtangPembangunan #EkonomiPolitik #KedaulatanEkonomi #PembangunanIndonesia
  • ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) -PART 1 

DEFA promises a connected digital economy. But behind the promise lie serious questions: Who sets the rules? Who controls the data? And who protects the people when corporations and markets take the lead?

Digital integration must not come at the expense of public interest.

#DEFA #DigitalSovereignty #ASEAN #DigitalJustice #DigitalRights
  • Indonesia adalah negara maritim. Lautnya luas, sumber daya ikannya melimpah. Namun, kehidupan nelayan masih dibayangi berbagai persoalan: keterbatasan akses modal dan teknologi, mahalnya BBM, sulitnya pemasaran, hingga minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.

Padahal, nelayan kecil bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, penggerak ekonomi pesisir, sekaligus penopang ketahanan pangan bangsa.

Sudah saatnya kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, bukan sekadar janji. Kebijakan perikanan harus berpihak pada nelayan kecil, melindungi ruang hidup masyarakat pesisir, dan memastikan kekayaan laut dinikmati oleh mereka yang menjaganya.

Laut untuk negeri, kesejahteraan untuk nelayan! ✊

#NelayanIndonesia #KeadilanMaritim #KesejahteraanNelayan #KetahananPangan #LindungiLaut
  • 🌍 HOW CAN COUNTRIES SAVE THE CLIMATE WHILE REMAINING UNDER THE THREAT OF INVESTOR LAWSUITS?

At COP31 in Türkiye, Asia-Pacific civil society is demanding governments terminate investment treaties that enable foreign investors to sue states through ISDS.

With 358 civil society organizations worldwide raising their voices, the message is clear: ISDS must not stand in the way of climate action!

Governments must have the freedom to protect people, defend the planet, and pursue a just energy transition—not bow to corporate threats.

#COP31 #StopISDS #NoISDS #ClimateJustice #hints
  • TAHUKAH KAMU ? Di tengah pemangkasan anggaran, sejumlah proyek pemerintah tetap dibiayai melalui pinjaman dan bantuan lembaga keuangan internasional.

Mulai dari: World Bank (Bank Dunia), ADB (Bank Pembangunan Asia), AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia), JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)

Skemanya beragam: pinjaman pemerintah, pinjaman non-pemerintah, hibah, hingga bantuan teknis.

World Bank saja tercatat memiliki setidaknya 23 proyek pembiayaan di Indonesia.

Lantas, berapa nilai utangnya? Siapa penerima dan pelaksananya? Apa manfaatnya bagi rakyat?

#UtangLuarNegeri #APBN #worldbank #EkonomiIndonesia #InvestigasiPublik
  • Behind the WTO Fisheries Subsidies Agreement lies a struggle over global power, economic interests, and development rights.

While powerful nations shape the rules, small-scale fishers and coastal communities risk paying the highest price.

Who controls the rules, who benefits, and who bears the cost?

#WTO #FisheriesSubsidies #TradeJustice #SahitaInstitute
  • Source code bukan sekadar urusan teknis perusahaan. Perlindungan berlebihan dapat membuka ruang manipulasi pajak, eksploitasi data, ancaman keamanan, hingga praktik bisnis yang merugikan publik. Rahasia dagang penting, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas. 

Teknologi harus melayani masyarakat, bukan melindungi korporasi dari pertanggungjawaban. 

#SourceCode #TransparansiDigital #KedaulatanDigital #KeadilanDigital #hints
  • Perdagangan global bukan cuma soal ekspor, impor, atau angka pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan besar, perebutan pengaruh, dan relasi kuasa yang ikut menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tertinggal.

Lewat dialog publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme Ekonomi dan Masa Depan WTO”, kita diajak melihat lebih kritis arah perdagangan dunia di tengah rivalitas negara-negara besar dan menguatnya proteksionisme.

#PerdaganganBebas #WTO #KeadilanEkonomi #KedaulatanEkonomi #RuangKebijakan

© 2022 - Sahita Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
No Result
View All Result
  • Home
  • About Us
  • Campaign
    • Trade Justice
    • Digital Justice
    • Energy Transtition
  • Collective Idea
    • Visual Movement
    • Article
  • News
  • Publication

© 2022 Sahita Institute