Pada 3 Januari 2026, Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat (AS) dalam sebuah operasi militer yang diklaim presisi. Lebih dari seratus orang tewas dalam serangan ini, infrastruktur vital hancur, dan ibu kota Caracas sempat mengalami kekacauan parah. Tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, tidak ada klaim pertahanan diri yang sah, dan tidak ada dasar hukum internasional yang jelas, hanya tersisa kekuatan militer telanjang. Peristiwa ini menandai puncak dari krisis Venezuela yang telah berlangsung lama, sekaligus memperlihatkan pergeseran mendasar dalam praktik kekuasaan global AS: dari imperialisme yang disamarkan lewat multilateralisme menuju intervensi terbuka, unilateral, dan transaksional.
Trump dan Imperialisme
Secara struktural, tindakan AS terhadap Venezuela tidak dapat dipisahkan dari pergeseran ekonomi dan geopolitik global. Kebangkitan China dan keterikatan rantai pasok global telah membatasi bentuk-bentuk klasik dominasi ekonomi yang sebelumnya menopang hegemoni AS dan sekutunya. Namun, pembatasan ini tidak mengakhiri imperialisme AS; ia justru mentransformasikannya dalam bentuk lain. Pada kondisi di mana keunggulan ekonomi relatif tergerus, dominasi militer AS—yang tetap ditopang jaringan aliansi serta pangkalannya yang tersebar di dunia—menjadi instrumen utama penegasan kekuasaan.
Keunikan era Trump terletak pada bagaimana kekuasaan ini dikelola. Kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai kebijakan negara yang terkoordinasi, melainkan sebagai keputusan personal yang narsistik, transaksional, dan unilateral. Trump tidak bertindak sebagai pengelola rasional kepentingan imperialisme global, melainkan berorientasi pada akumulasi kekuasaan pribadi di mana loyalitas personal menggantikan peran institusi. Ketika ditanya dalam wawancara dengan New York Times mengenai batas atas kekuasaan globalnya, ia secara terbuka menegaskan bahwa satu-satunya batasan adalah “moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri.” Akibatnya, kebijakan luar negeri AS menjadi inkonsisten, sulit diprediksi, dan terlepas dari batasan hukum maupun institusional.
Pola kebijakan ini diperkuat oleh lingkaran loyalis yang direkrut bukan atas dasar kompetensi institusional, melainkan kesetiaan pribadi. Konfigurasi ini, dimana tokoh-tokoh seperti Stephen Miller yang menjabat Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan Penasihat Keamanan Dalam Negeri (White House Deputy Chief of Staff & Homeland Security Advisor)—salah satu figur paling reaksioner dan ekstrem dalam sejarah Gedung Putih—memainkan peran kunci dalam menjahit agenda kebijakan luar negeri dengan politik domestik berbasis xenofobia, rasisme, dan keamanan. Bagi Miller, relasi internasional dipahami melalui apa yang ia anggap sebagai “hukum besi” kekuasaan: dunia diatur oleh kekuatan fisik, dominasi, dan kemampuan memaksa, bukan oleh norma atau institusi multilateral.
Sementara itu, Marco Rubio– yang menjabat Menteri Luar Negeri AS (Secretary of State) dan sejak Mei 2025 juga secara sementara merangkap Penasihat Keamanan Nasional (Acting National Security Advisor)–mengartikulasikan dimensi geopolitik dari agenda ini dengan memosisikan Venezuela sebagai simpul strategis dalam upaya menekan musuh-musuh AS di belahan bumi Barat. Melalui Rubio, kita menyaksikan kebangkitan Doktrin Monroe dalam versi baru—sebuah proyek hegemonik yang membentang dari Greenland hingga Selat Magellan, dengan semboyan implisit “Amerika untuk orang Amerika.” Rubio secara terbuka menegaskan bahwa belahan barat tidak boleh menjadi basis operasi bagi kekuatan pesaing, karena keamanan dan kemakmuran AS harus menjadi prioritas absolut.
Namun, yang terjadi bukan sekadar kontinuitas, melainkan ekspansi radikal Doktrin Monroe. Jika versi abad ke-19 hanya berfungsi sebagai peringatan kepada kekuatan Eropa agar menjauh dari belahan bumi Barat, Trump—terutama sejak hari pelantikannya pada masa jabatan kedua—meluaskannya menjadi prinsip global. Ancaman untuk merebut kembali Terusan Panama, menguasai Greenland, menganeksasi Kanada sebagai negara bagian ke-51, hingga mengambil alih Gaza untuk dijadikan “Riviera” Mediterania, menunjukkan pergeseran menuju bentuk kolonialisme terbuka ala abad ke-19. Pada kerangka ini, kedaulatan negara lain tidak lagi dihormati, melainkan diperlakukan sebagai objek yang dapat “dikelola” secara langsung demi kepentingan strategis AS.
Akibatnya, seluruh Amerika Latin kini berada dalam risiko. Tindakan memutus pasokan minyak Venezuela, memperlihatkan AS menggunakan instrumen ekonomi sebagai senjata untuk melemahkan kedaulatan regional, bahkan Trump kini secara terbuka mengancam intervensi militer di Kolombia. Namun, tekanan terhadap Venezuela hanyalah panggung pembuka bagi ambisi “super-imperialisme” yang jauh lebih luas. Transformasi ini begitu drastis sehingga persepsi global berubah; seorang mantan komisaris Uni Eropa bahkan menyatakan bahwa AS kini telah menjadi musuh bagi Eropa.
Sebagai penegasan atas arah baru ini, Trump telah mengumumkan rencana ambisius untuk memperkuat instrumen utamanya: kekuatan militer. Pada masa yang tengah bergejolak ini, ia mengusulkan kenaikan anggaran militer AS tahun 2027 menjadi 1,5 triliun dolar—sebuah lonjakan 50 persen dari angka sebelumnya. Pada fondasi ekonomi yang kian rapuh dominasi militer sebaliknya ditekan kian masif dan bahkan telanjang, dimana panggung bagi agresi global menjadi lebih besar semakin dibuka. Pertanyaan krusial yang tersisa bagi dunia adalah: siapa target berikutnya?
Krisis Domestik AS Butuh Tontonan sebagai Distraksi
Kemelut politik domestik AS kian meruncing dan menciptakan kebutuhan akan distraksi—sebuah “tontonan” bagi rakyat, meminjam ungkapan klasik panem et circenses (roti dan sirkus). Saat ini, Trump menghadapi tekanan internal yang masif: polarisasi politik yang mencapai titik didih, krisis legitimasi institusional, serta dampak ekonomi dari kebijakan tarif yang justru menjadi gol bunuh diri bagi kelas menengah Amerika. Pada situasi di tengah lonjakan biaya hidup dan meningkatnya ketidakpastian bisnis akibat perang dagang, popularitas pemerintah berada dalam ancaman serius, terutama menjelang pemilu sela (midterm elections).
Situasi terjepit seperti ini, dalam sejarahnya, politik AS menunjukkan satu pola yang berulang secara konsisten: penggunaan kekuatan eksternal sebagai alat konsolidasi internal. Agresi luar negeri digunakan untuk menambal keretakan domestik yang disebabkan oleh perlawanan negara-negara bagian seperti California dan New York terhadap otoritas federal.
Show of force kekuatan militer menjadi instrumen untuk memproduksi citra kepemimpinan yang deterministik, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari kegagalan kebijakan ekonomi dan kerusuhan sosial di dalam negeri. Venezuela, dengan rezim yang terisolasi secara internasional dan posisi geopolitik yang rentan, menjadi sasaran ideal untuk narasi ini. Operasi militer terhadap Caracas, dengan demikian, bukan sekadar urusan geopolitik; ia adalah komoditas politik yang dijual kepada pemilih domestik untuk membangun justifikasi kepemimpinan di Washington.
Minyak, Petrodolar, Mineral Kritis, dan China
Minyak kerap disebut sebagai motif utama intervensi AS. Namun, yang dipertaruhkan bukanlah akses langsung terhadap minyak Venezuela itu sendiri. Secara material, AS tidak sepenuhnya berada dalam posisi membutuhkan minyak Venezuela. Pada satu dekade terakhir, AS justru telah menjadi salah satu eksportir minyak terbesar dunia, sehingga ketergantungan langsung terhadap pasokan Venezuela relatif kecil. Konsumsi bukan menjadi taruhan utama, melainkan kontrol atas arus minyak global, kontrol terhadap titik-titik strategis energi dunia, serta pembatasan ruang manuver bagi geopolitik China. Pada kerangka ini, penguasaan atas minyak Venezuela berkaitan erat dengan upaya mempertahankan dominasi struktural AS, termasuk peran dolar dalam rezim petrodolar global.
Minyak Venezuela dikenal sebagai minyak berat yang mahal diolah dan membutuhkan investasi puluhan miliar dolar untuk merevitalisasi industrinya agar memenuhi standar operasional perusahaan-perusahaan minyak AS. Bahkan di dalam industri minyak AS sendiri, tidak terdapat konsensus yang kuat mengenai keuntungan strategis dari keterlibatan tersebut. Memang, beberapa perusahaan—terutama yang memiliki kilang di kawasan Pantai Teluk—berpotensi memperoleh manfaat karena fasilitas mereka cocok untuk mengolah minyak berat. Namun, kepentingan ini bersifat terbatas dan tidak merepresentasikan kepentingan industri minyak AS secara keseluruhan. Selain itu, dalam konteks pasar global, harga minyak saat ini hanya berada sekitar setengah dari level lima tahun lalu. Hal ini semakin melemahkan argumen bahwa minyak Venezuela merupakan insentif ekonomi jangka pendek yang menentukan. Prospek ekonominya pun baru mungkin terlihat dalam jangka panjang—satu dekade atau lebih—dan itu pun dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi.
Motif lain di balik intervensi dan agresi AS adalah potensi mineral kritis dan logam tanah jarang yang dilaporkan terkandung di Venezuela, terutama di wilayah selatan Orinoco Mining Arc yang berbatasan dengan Kolombia dan Brasil. Kawasan ini, selain kaya emas, juga diperkirakan memiliki cadangan coltan, niobium, dan elemen tanah jarang (rare earth elements) seperti cerium, lanthanum, neodymium dan thorium, yang penting untuk teknologi tinggi, energi bersih, dan sistem militer modern. Estimasi internal Venezuela menyebutkan potensi rare earth mencapai ratusan ribu ton dan bernilai puluhan hingga ratusan miliar dolar, meskipun belum ada data cadangan resmi yang diakui secara internasional atau produksi komersial skala besar.
Persaingan global—terutama dominasi China atas suplai mineral kritis—akses terhadap sumber daya ini menjadi perhatian strategis bagi pemerintahan AS, karena bahan-bahan itu krusial untuk manufaktur elektronik, baterai, kecerdasan buatan, dan sistem pertahanan. Pasokan rantai mineral kritis global ini adalah area di mana AS berada pada posisi yang sangat lemah dibanding China, dan Venezuela menawarkan peluang potensi diversifikasi pasokan.
Mencoba menjelaskan tindakan Trump terhadap Venezuela dengan satu alasan saja mungkin sia-sia, karena jelas bahwa baik “perang melawan narkoba” maupun “pemulihan demokrasi” bukanlah taruhannya. Apa yang dipertaruhkan? Apa motifnya? Setelah penculikan Maduro, fokus utamanya berputar pada banyak hal dan spekulasi. Bagi Trump saat ini, mungkin lebih penting mencegah China mengakses minyak dan mineral kritis Venezuela daripada sekadar mendapatkan akses itu sendiri.
Maduro, Warisan Bolivarian, dan Amerika Latin
Edgardo, seorang analis Amerika Latin di Venezuela, menyampaikan, apakah pemerintahan Maduro masih dapat disebut sosialis atau penerus Revolusi Bolivarian Chávez? Jawabannya semakin sulit dipertahankan. Rezim Maduro bersifat otoriter, represif, dan sangat korup. Kebijakan ekonominya jauh dari sosialisme; ia justru mengadopsi praktik neoliberal yang bertujuan tunggal: mempertahankan kekuasaan.
Ketergantungan ekstrem Venezuela pada minyak, sekitar dua pertiga dari ekspor Venezuela berasal dari sektor ini, membuat struktur ekonominya sangat rapuh. Pada kondisi seperti itu, pemblokiran ekspor minyak, pemutusan akses terhadap suku cadang dan input industri, serta penutupan akses ke pasar AS tentu berdampak besar. Namun krisis Venezuela ini tidak hanya disebabkan satu faktor tunggal. Dampak sanksi bekerja dalam kombinasi dengan kegagalan internal yang serius: pemerintahan yang tidak kompeten dan beroperasi dengan improvisasi harian, penempatan militer tanpa pengalaman manajerial untuk mengelola sektor-sektor ekonomi strategis, serta tingkat korupsi yang sangat tinggi. Sanksi AS bukan penyebab utama kehancuran ekonomi Venezuela, tetapi berperan signifikan dalam memperparahnya. Akibatnya, produk domestik bruto Venezuela kini hanya tersisa sekitar 20–25 persen dari nilainya dua belas tahun lalu. Tidak ada lagi yang tersisa dari mimpi dan harapan tahun-tahun awal Revolusi Bolivarian. Indikator paling jelas adalah sekitar sepertiga penduduk Venezuela telah meninggalkan negara ini dalam satu dekade terakhir. Namun semua kegagalan ini sama sekali tidak membenarkan intervensi militer dan penculikan kepala negara. Kritik terhadap Maduro tidak dapat menjadi pembenaran bagi pelanggaran kedaulatan.
Chavismo, gerakan politik yang lahir dari kepemimpinan Hugo Chávez dan kini dipimpin Maduro, tetap menguasai seluruh struktur kekuasaan di Venezuela—eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintahan daerah, serta angkatan bersenjata; meskipun kepala negara telah diganti dan Kelsey Rodríguez. Seluruh struktur politik-militer dan birokrasi negara tetap utuh. Pada kondisi demikian, pemerintah Venezuela kini justru menyerukan pemulihan “kehidupan normal” ketimbang menyerukan dan melanjutkan protes di jalan dan perlawanan bersenjata. Respons resmi juga menunjukkan kontradiksi: di satu sisi ada pernyataan yang berupaya menjanjikan kerja sama dengan AS, termasuk soal industri energi; di sisi lain ada penegasan bahwa Venezuela tetap berdaulat dan pemerintah mengendalikan situasi.
Negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia, Brasil, Meksiko, Uruguay, Kuba, dan Chile di bawah pemerintahan Gabriel Boric secara tegas mengecam serangan militer AS terhadap Venezuela, melihatnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Pernyataan resmi mereka bersifat keras, menegaskan penolakan terhadap intervensi eksternal dan memperingatkan konsekuensi politik maupun ekonomi bagi kawasan.
Namun, menjelang pemilu, Kolombia dan Brasil menghadapi dilema internalnya sendiri: meskipun mereka mendukung kedaulatan dan menentang imperialisme, ketakutan akan sanksi atau tekanan ekonomi dari Washington—seperti yang dialami Venezuela— berpotensi membuat seruan anti-imperialisme dan kedaulatan kehilangan daya tarik elektoral. Banyak pemilih–terutama kelas menengah–cenderung mengutamakan stabilitas dan keamanan ekonomi dibanding retorika anti-imperialisme. Tapi tidak ada jawaban pasti, apakah orang akan memilih berdasarkan martabat, anti-imperialisme, dan kedaulatan atau demi keamanan dan menghindari intervensi AS?
Penutup
Penculikan Presiden Nicolás Maduro oleh militer AS merupakan pelanggaran terang‑terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa dan prinsip dasar larangan penggunaan kekuatan tanpa otorisasi Dewan Keamanan atau alasan pertahanan diri yang sah. Penangkapan kepala negara yang sedang menjabat tanpa dasar hukum internasional yang jelas merusak fondasi supremasi hukum internasional dan melemahkan mekanisme akuntabilitas global. Ketika organisasi internasional seperti PBB gagal memobilisasi respons efektif, kita menyaksikan apa yang Antonio Gramsci sebut sebagai krisis otoritas, di mana “yang lama sedang sekarat dan yang baru belum bisa lahir,” sehingga beragam fenomena patologis—mulai dari kebangkitan kekerasan hingga erosi norma hukum—menjadi ciri zaman ini.
Penculikan Maduro bukan akhir cerita, melainkan bab baru yang berbahaya, menormalisasi impunitas dan memperluas hegemoni kekuatan di atas aturan hukum. Pada konteks ini, solidaritas internasional —progresif di seluruh dunia—menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Fenomena yang menarik adalah bahwa gerakan anti‑imperialis paling aktif saat ini justru tumbuh di dalam AS sendiri, sebuah basis sosial yang berpotensi memberi tekanan politik dari dalam terhadap kebijakan agresif. Meskipun sistem politik AS mengalami disorientasi dan partai‑partai arus utama terpecah, masyarakat sipilnya telah menunjukkan kapasitas mobilisasi yang kuat dalam mempertahankan demokrasi dan menolak intervensi militer. Dibandingkan banyak negara lain yang pasif, keberpihakan dan tekanan publik semacam ini dapat menjadi salah satu garis pertahanan utama bagi supremasi hukum internasional, kedaulatan nasional, dan anti‑imperialisme di panggung global.
Venezuela as the Gateway to Lawless Power
Benny Agung P
On January 3, 2026, Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife were captured by United States (US) forces in a military operation claimed to be precise. More than a hundred people died in this attack, vital infrastructure was destroyed, and the capital city of Caracas experienced severe chaos. There was no approval from the UN Security Council, no legitimate claim of self-defense, and no clear basis in international law—only the raw exercise of military power remained. This event marks the culmination of Venezuela’s prolonged crisis, while simultaneously revealing a fundamental shift in the global exercise of US power: from imperialism disguised through multilateralism towards open, unilateral, and transactional intervention.
Trump and Imperialism
Structurally, the US action against Venezuela cannot be separated from shifting global economic and geopolitical dynamics. The rise of China and the entanglement of global supply chains have constrained the classic forms of economic domination that previously underpinned the hegemony of the US and its allies. However, these constraints have not ended US imperialism; they have merely transformed it into another form. In a situation where relative economic advantage is eroding, US military dominance—still supported by its network of alliances and bases scattered across the globe—becomes the primary instrument for asserting power.
The uniqueness of the Trump era lies in how this power is managed. Power is no longer exercised as coordinated state policy, but as narcissistic, transactional, and unilateral personal decisions. Trump does not act as a rational manager of global imperialist interests; instead, he is oriented towards personal accumulation of power, where personal loyalty replaces the role of institutions. When asked in a New York Times interview about the limits of his global power, he openly stated that the only boundaries were “my own morality, my own mind.” Consequently, US foreign policy becomes inconsistent, unpredictable, and detached from legal or institutional constraints.
This policy pattern is reinforced by a circle of loyalists recruited not based on institutional competence, but on personal allegiance. This configuration, where figures like Stephen Miller—serving as White House Deputy Chief of Staff and Homeland Security Advisor, one of the most reactionary and extreme figures in White House history—play key roles in stitching together foreign policy agendas with domestic politics based on xenophobia, racism, and security. For Miller, international relations are understood through what he considers the “iron law” of power: the world is governed by physical force, domination, and the capacity to coerce, not by multilateral norms or institutions.
Meanwhile, Marco Rubio—serving as US Secretary of State and, since May 2025, also concurrently as Acting National Security Advisor—articulates the geopolitical dimension of this agenda by positioning Venezuela as a strategic node in efforts to pressure US adversaries in the Western Hemisphere. Through Rubio, we witness the resurgence of the Monroe Doctrine in a new version—a hegemonic project stretching from Greenland to the Strait of Magellan, with the implicit motto “America for the Americans.” Rubio has openly stated that the Western Hemisphere cannot become an operational base for rival powers, because US security and prosperity must be the absolute priority.
However, what is happening is not merely continuity, but a radical expansion of the Monroe Doctrine. If the 19th-century version functioned as a warning to European powers to stay out of the Western Hemisphere, Trump—especially since his inauguration day for the second term—has expanded it into a global principle. Threats to retake the Panama Canal, control Greenland, annex Canada as the 51st state, and even take over Gaza to turn it into the Mediterranean “Riviera” indicate a shift towards an open form of 19th-century colonialism. Within this framework, the sovereignty of other nations is no longer respected, but treated as an object that can be directly “managed” for US strategic interests.
As a result, all of Latin America is now at risk. The act of cutting off Venezuela’s oil supply demonstrates the US using economic instruments as weapons to weaken regional sovereignty, with Trump now openly threatening military intervention in Colombia. However, the pressure on Venezuela is merely the opening act for a much broader ambition of “super-imperialism.” This transformation is so drastic that global perceptions are shifting; a former European Union commissioner even stated that the US has now become an enemy of Europe.
As an affirmation of this new direction, Trump has announced ambitious plans to strengthen his primary instrument: military force. In these turbulent times, he has proposed increasing the US military budget for 2027 to $1.5 trillion—a 50 percent leap from previous figures. On an increasingly fragile economic foundation, military dominance is instead being pushed more massively and nakedly, where the stage for global aggression is opened ever wider. The crucial question remaining for the world is: who is the next target?
The US Domestic Crisis Needs Spectacle as Distraction
The domestic political turmoil in the US is sharpening, creating a need for distraction—a “spectacle” for the people, borrowing the classic phrase panem et circenses (bread and circuses). Currently, Trump faces massive internal pressure: political polarization reaching a boiling point, a crisis of institutional legitimacy, and the economic impacts of tariff policies that have become self-inflicted wounds for the American middle class. In a situation marked by soaring living costs and increased business uncertainty due to trade wars, the government’s popularity faces a serious threat, especially approaching the midterm elections.
In such a tight situation, US politics historically shows a consistently recurring pattern: the use of external force as a tool for internal consolidation. Foreign aggression is used to patch up domestic fractures caused by resistance from states like California and New York to federal authority.
A show of military force becomes an instrument to produce an image of decisive leadership, while simultaneously diverting public attention from domestic economic policy failures and social unrest. Venezuela, with its internationally isolated regime and vulnerable geopolitical position, becomes an ideal target for this narrative. The military operation against Caracas, therefore, is not merely a geopolitical affair; it is a political commodity sold to domestic voters to build justification for leadership in Washington.
Oil, Petrodollars, Critical Minerals, and China
Oil is often cited as the primary motive for US intervention. However, what is at stake is not direct access to Venezuelan oil itself. Materially, the US is not in a position of desperately needing Venezuelan oil. Over the last decade, the US has actually become one of the world’s largest oil exporters, making direct dependence on Venezuelan supply relatively small. Consumption is not the main stake, but rather control over global oil flows, control over the world’s strategic energy points, and limiting the maneuvering space for China’s geopolitics. In this framework, domination over Venezuelan oil is closely linked to efforts to maintain US structural dominance, including the dollar’s role in the global petrodollar system.
Venezuelan oil is known as heavy oil, expensive to refine, requiring tens of billions of dollars in investment to revitalize its industry to meet the operational standards of US oil companies. Even within the US oil industry itself, there is no strong consensus on the strategic benefits of such involvement. Indeed, some companies—especially those with refineries on the Gulf Coast—could potentially benefit because their facilities are suited for processing heavy oil. However, this interest is limited and does not represent the interest of the entire US oil industry. Furthermore, in the context of the global market, current oil prices are only about half of what they were five years ago. This further weakens the argument that Venezuelan oil is a decisive short-term economic incentive. Its economic prospects might only be visible in the long term—a decade or more—and even then with a very high degree of uncertainty.
Another motive behind the US intervention and aggression is the potential for critical minerals and rare earth elements reportedly contained in Venezuela, especially in the southern Orinoco Mining Arc bordering Colombia and Brazil. This area, besides being rich in gold, is also estimated to have deposits of coltan, niobium, and rare earth elements such as cerium, lanthanum, neodymium, and thorium, which are essential for high technology, clean energy, and modern military systems. Internal Venezuelan estimates suggest rare earth potential reaching hundreds of thousands of tons, worth tens to hundreds of billions of dollars, although there is no officially recognized international reserve data or large-scale commercial production yet.
Given global competition—especially China’s dominance over the supply of critical minerals—access to these resources becomes a strategic concern for the US administration, because these materials are crucial for electronics manufacturing, batteries, artificial intelligence, and defense systems. This global critical mineral supply chain is an area where the US is in a very weak position compared to China, and Venezuela offers a potential opportunity for supply diversification.
Trying to explain Trump’s actions towards Venezuela with a single reason may be futile, as it is clear that neither the “war on drugs” nor “democracy restoration” is the actual stake. What is at stake? What is the motive? After Maduro’s abduction, the primary focus revolves around many things and speculation. For Trump currently, perhaps preventing China from accessing Venezuela’s oil and critical minerals is more important than merely gaining that access itself.
Maduro, the Bolivarian Legacy, and Latin America
Edgardo, a Latin American analyst in Venezuela, posed the question: can the Maduro government still be called socialist or the successor to Chávez’s Bolivarian Revolution? The answer is increasingly difficult to sustain. The Maduro regime is authoritarian, repressive, and highly corrupt. Its economic policies are far from socialism; it has actually adopted neoliberal practices with a single goal: maintaining power.
Venezuela’s extreme dependence on oil—about two-thirds of its exports come from this sector—makes its economic structure very fragile. In such a situation, blocking oil exports, cutting off access to spare parts and industrial inputs, and closing access to the US market certainly have a major impact. However, Venezuela’s crisis is not caused by a single factor alone. The impact of sanctions works in combination with serious internal failures: an incompetent government operating on daily improvisation, placing military personnel without managerial experience in charge of strategic economic sectors, and extremely high levels of corruption. US sanctions are not the primary cause of Venezuela’s economic collapse, but they play a significant role in exacerbating it. As a result, Venezuela’s GDP is now only about 20–25 percent of its value twelve years ago. Nothing remains of the dreams and hopes of the early years of the Bolivarian Revolution. The clearest indicator is that about one-third of Venezuela’s population has left the country in the last decade. However, all these failures in no way justify military intervention and the abduction of a head of state. Criticism of Maduro cannot become a justification for violating sovereignty.
Chavismo, the political movement born from Hugo Chávez’s leadership and now led by Maduro, still controls the entire power structure in Venezuela—executive, legislative, judicial, regional governments, and the armed forces; even though the head of state has been replaced by Delcy Rodríguez. The entire politico-military and state bureaucratic structure remains intact. In this situation, the Venezuelan government is now calling for a return to “normal life” rather than calling for and continuing street protests and armed resistance. The official response also shows a contradiction: on one hand, there are statements promising cooperation with the US, including on the energy industry; on the other hand, there is an assertion that Venezuela remains sovereign and the government controls the situation.
Latin American countries such as Colombia, Brazil, Mexico, Uruguay, Cuba, and Chile under Gabriel Boric’s government have strongly condemned the US military attack on Venezuela, viewing it as a violation of sovereignty and a threat to regional stability. Their official statements have been forceful, affirming rejection of external intervention and warning of political and economic consequences for the region.
However, approaching elections, Colombia and Brazil face their own internal dilemmas: although they support sovereignty and oppose imperialism, fear of sanctions or economic pressure from Washington—like what Venezuela experienced—could potentially make anti-imperialist and sovereignty rhetoric lose electoral appeal. Many voters—especially the middle class—tend to prioritize stability and economic security over anti-imperialist rhetoric. But there is no definitive answer whether people will vote based on dignity, anti-imperialism, and sovereignty, or for security and avoiding US intervention?
Conclusion
The abduction of President Nicolás Maduro by the US military constitutes a flagrant violation of the Charter of the United Nations and the fundamental principle prohibiting the use of force without Security Council authorization or a legitimate self-defense claim. The arrest of a sitting head of state without a clear basis in international law undermines the foundations of the international rule of law and weakens global accountability mechanisms. When international organizations like the UN fail to mobilize an effective response, we witness what Antonio Gramsci called a crisis of authority, where “the old is dying and the new cannot be born,” and various pathological phenomena—from the resurgence of violence to the erosion of legal norms—become characteristic of the era.
Maduro’s abduction is not the end of the story, but a dangerous new chapter, normalizing impunity and expanding the hegemony of force over the rule of law. In this context, international solidarity—progressives worldwide—becomes more crucial than ever. An interesting phenomenon is that the most active anti-imperialist movements today are actually growing within the US itself, a social base potentially capable of exerting political pressure from within against aggressive policies. Although the US political system is disoriented and mainstream parties are divided, its civil society has demonstrated a strong capacity for mobilization in defending democracy and rejecting military intervention. Compared to many other countries that remain passive, such public alignment and pressure can become one of the main lines of defense for the international rule of law, national sovereignty, and anti-imperialism on the global stage.
Discussion about this post