Quezon City, Filipina, 27 Oktober 2026 — Pax Silica, sebuah inisiatif kerja sama strategis yang dipimpin Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan rantai pasok mineral kritis, semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi strategis lainnya, tengah menjadi perbincangan di Filipina. Inisiatif tersebut berkembang di tengah meningkatnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam memperebutkan penguasaan sumber daya mineral dan teknologi global.
Di Filipina, kerja sama tersebut memunculkan perdebatan mengenai arah kebijakan industrialisasi nasional, terutama dalam pengelolaan sumber daya mineral, investasi asing, dan pengembangan industri semikonduktor. Di balik peluang ekonomi yang dijanjikan, muncul pula kekhawatiran mengenai kedaulatan sumber daya, ketergantungan teknologi, serta dampak sosial dan ekologis yang berpotensi ditimbulkan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan 2nd Congress on Transition Minerals yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026) di Quezon City, Filipina. Memasuki sesi berikutnya setelah istirahat makan siang, sekitar pukul 13.30 waktu setempat, kongres menghadirkan Jap Ison dari Legal Rights and Natural Resources Center (LRC), Filipina, untuk memaparkan berbagai persoalan ekonomi-politik di balik pengembangan Pax Silica.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan Filipina dalam kerangka tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan industrialisasi nasional, termasuk pengelolaan pertambangan dan pengembangan hilirisasi mineral.
Salah satu persoalan yang disorot adalah potensi ekspansi pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 814.701 hektare wilayah pertambangan dan eksplorasi telah memperoleh persetujuan, sementara sekitar 1,97 juta hektare lainnya masih dalam tahap permohonan. Secara keseluruhan, luasnya mendekati 10 persen wilayah daratan Filipina.
Di kawasan pengembangan proyek, Ison menunjukkan adanya tumpang tindih dengan wilayah adat serta potensi penggusuran masyarakat. Berdasarkan penilaian Department of Agriculture (DA), sekitar 266 petani yang menggarap lahan seluas 410 hektare berpotensi terdampak. Ia juga menyoroti minimnya konsultasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat sebelum proyek diumumkan.
Persoalan ekologis lainnya berkaitan dengan kebutuhan air dan energi dalam skala besar. Fasilitas semikonduktor diperkirakan membutuhkan air hingga 90 juta liter per hari, sementara pasokan yang tersedia disebut hanya sekitar 20 juta liter per hari. Selain itu, kebutuhan energi proyek diproyeksikan mencapai 3–5 gigawatt, dengan pilihan sumber energi meliputi tenaga surya, gas alam, hingga reaktor nuklir modular.
Di sisi lain, Ison mempertanyakan besarnya manfaat ekonomi yang dijanjikan. Presentasinya menampilkan proyeksi investasi asing langsung sebesar US$70 miliar, peningkatan ekspor hingga US$200 miliar, serta penciptaan ratusan ribu lapangan pekerjaan. Namun, menurutnya, proyeksi tersebut belum disertai penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungannya.
“Speculations will not materialize without clear obligations on technology transfer & ownership,” demikian salah satu pernyataan yang ditampilkan dalam presentasinya.
Ison mengingatkan bahwa pengalaman Filipina selama sekitar lima dekade dalam industri elektronik dan semikonduktor belum berhasil membawa negara tersebut naik secara signifikan dalam rantai nilai teknologi global. Karena itu, investasi asing tanpa kewajiban transfer teknologi dan penguatan kepemilikan domestik berisiko mempertahankan ketergantungan industri.
Ia juga menyoroti lemahnya posisi tawar Filipina dalam pengembangan Pax Silica. Menurutnya, pemerintah justru terlebih dahulu menanggung biaya pembangunan infrastruktur sebelum memperoleh komitmen investasi yang mengikat dari perusahaan-perusahaan asing. Kondisi ini berpotensi mengurangi kemampuan negara untuk menegosiasikan persyaratan investasi yang lebih menguntungkan.
Lebih lanjut, Ison mengkritisi sejumlah ketentuan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Filipina dan Amerika Serikat. Ketentuan tersebut mencakup pertukaran informasi sumber daya mineral, kesempatan investasi prioritas bagi Amerika Serikat, percepatan perizinan, serta keterlibatan Amerika Serikat dalam peninjauan aset mineral kritis berdasarkan pertimbangan keamanan nasional.
Meskipun MoU tersebut belum mengikat secara hukum, Ison menilai bahwa kesepakatan semacam ini tetap dapat memengaruhi ruang kebijakan dan kedaulatan ekonomi Filipina.
“Non-binding: Soft law, but hard politics,” sebagaimana tertulis dalam slide presentasinya.
Pada bagian akhir, Ison turut membandingkan pengalaman Filipina dengan sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, Myanmar, dan Chile, untuk memperlihatkan bagaimana pengelolaan mineral strategis semakin dipengaruhi oleh persaingan geopolitik dan kepentingan modal internasional.
Pemaparan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Pax Silica tidak semata-mata berkaitan dengan peluang investasi dan pembangunan industri, tetapi juga menyangkut siapa yang menguasai sumber daya, teknologi, dan hasil produksi. Dalam konteks tersebut, pengembangan industri mineral kritis perlu dinilai berdasarkan kemampuannya memperkuat kedaulatan ekonomi, melindungi hak masyarakat, serta menghindari reproduksi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi global.
Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertanyaan dari peserta, termasuk mengenai kegagalan transfer teknologi dalam pengalaman investasi industri semikonduktor sebelumnya dan strategi negosiasi yang dapat memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam kerja sama investasi internasional.
Discussion about this post