Jakarta, 20 November 2026. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI untuk melakukan penilaian dampak secara komprehensif dan transparan serta melibatkan partisipasi publik secara demokratis atas penandatanganan Kerjasama Indonesia-Uni Eropa CEPA dengan Uni Eropa pada 21 November 2026 di Brussel, Belgia, sebelum nantinya diratifikasi.
Hal tersebut harus dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 terkait UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengharuskan DPR RI harus melakukan penilaian analisis dampak secara komprehensif sebagaimana Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945 terhadap sebuah perjanjian internasional untuk menilai sebuah perjanjian internasional sebelum memutuskan sebuah perjanjian internasional memerlukan atau tidak memerlukan persetujuan DPR RI dalam proses ratifikasinya. Mandat ini merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 MK yang telah dimenangkan sebelumnya oleh Koalisi MKE pada tahun 2018.
Hadi Rahmat Purnama, Akademisi Hukum Perjanjian Internasional-UI, menegaskan DPR RI telah inkonstitusional terhadap penerapan mandat Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK terkait dengan Perjanjian Internasional. “Selama ini DPR RI membiarkan Pemerintah meratifikasi perjanjian perdagangan melalui Peraturan Presiden (Perpres) tanpa menilai terlebih dahulu melakukan analisis dampak perjanjian internasional yang dikategorikan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sehingga wajib diratifikasi dengan Undang-undang. Misalnya saja seperti yang terjadi pada Indonesia-Kanada CEPA yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan akan mulai berlaku per 1 Desember 2026. Tentunya ini harus direview kembali”, tegasnya.
Rachmi Hertanti, anggota Koalisi MKE, menegaskan tidak dijalankannya mandat DPR sebagaimana Putusan MK dan Konstitusi telah menunjukkan hilangnya proses demokratis dan berdampak pada tergerusnya kedaulatan rakyat. Rachmi menjelaskan bahwa “DPR seharusnya tidak hanya sebagai stempel legislasi keputusan sepihak Pemerintah. Kami melihat ada proses yang terburu-buru tanpa konsultasi publik dan tidak ada transparansi. Padahal, pasca putusan MK 2018, seharusnya ada mekanisme demokratis dan penilaian dampak yang terbuka atas perjanjian Indonesia-EU CEPA terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan, hingga kini DPR RI tidak memiliki komitmen untuk menindaklanjuti amanat putusan tersebut dengan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.”
Perjanjian ini terdiri dari 25 bab/chapter yang tidak sekadar mengatur ekspor-impor barang, tetapi memiliki cakupan yang sangat luas sehingga berpotensi menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang atau aturan baru sesuai dengan kriteria dalam pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945.
Koalisi MKE melihat Bab Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dalam Perjanjian Indonesia CEPA memberikan dampak langsung bagi kehidupan rakyat, khususnya terkait dengan kedaulatan petani dan akses obat yang terjangkau. Penerapan perlindungan Kekayaan Intelektual yang melebihi komitmen di TRIPS (perjanjian KI di WTO) akan berdampak pada harga dan ketersediaan obat termasuk obat generik.
Lutfiyah Hanim, Peneliti dari Indonesia for Global Justice menyayangkan pemerintah Indonesia yang tidak melakukan analisis dan kaji ulang atas perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani, sehingga tidak belajar dari dari komitmen yang buruk sebelumnya. Misalnya dalam I-EU CEPA, setiap pihak berkewajiban untuk mengikuti aturan perlindungan varietas tanaman sesuai dengan UPOV 1991. Sementara konvensi UPOV disusun oleh negara-negara Eropa, dibuat untuk kepentingan industri benihnya. Dan tidak mengakomodasi hak-hak petani atas benih terutama di Indonesia.
Hanim juga mengutip surat Special Rapporteur untuk Hak atas Pangan, Michael Fakhri kepada Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa pada Desember 2023 yang menyampaikan kekhawatirannya bahwa kepatuhan Indonesia terhadap UPOV 1991 akan menciptakan hambatan yang signifikan bagi perwujudan penuh hak atas pangan di Indonesia.
Koalisi MKE juga menekankan bahwa Perjanjian I-EU CEPA akan semakin memicu eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam/SDA secara berlebihan. Serta memperdalam kesenjangan ekonomi, dimana negara akan menguras SDA layaknya masa kolonial, untuk memenuhi kebutuhan industri di Uni Eropa, khususnya di dalam Bab energi dan bahan baku mentah. Perjanjian juga membuka membuka pasar penyediaan barang dan jasa pemerintah Indonesia bagi perusahaan-perusahaan UE. Serta perjanjian akan mendorong liberalisasi dan mempersempit ruang kebijakan negara seperti penghapusan larangan ekspor bahan mineral mentah.
Penandatanganan Indonesia dengan Uni Eropa terkait Investment Protection Agreement (IPA) atau perjanjian perlindungan investasi yang dilakukan bersamaan dengan CEPA akan semakin memperkuat perlindungan bagi investor.
Salsabila Aziziah, Aktivis Perempuan Puanifesto, menjelaskan bahwa selama ini Koalisi MKE mengkritik perjanjian perlindungan investasi yang kerap memberikan perlakuan istimewa terhadap investor asing, khususnya melalui mekanisme sengketa investasi, tetapi abai terhadap masalah lingkungan dan perlindungan hak buruh, masyarakat adat, dan komunitas terdampak. “Perjanjian perlindungan investasi seringkali memuat Ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor-negara (ISDS). Secara signifikan aturan ini membatasi ruang gerak Pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Investor asing sangat sering menggunakan mekanisme ISDS apabila mereka merasa ‘dirugikan’ oleh kebijakan publik. Sayangnya, mekanisme ini juga sering digunakan untuk melangkahi hukum nasional dan meredam perlawanan masyarakat sipil yang berjuang untuk menjaga lingkungan dari perusakan yang disebabkan oleh perusahaan”, pungkasnya.
Adapun, sektor lain yang menjadi perhatian dari Koalisi MKE adalah perdagangan digital, yang mana I-EU CEPA dikhawatirkan akan memberikan keleluasaan bagi liberalisasi pasar digital. Indonesia berpotensi hanya menjadi penyedia data mentah bagi perusahaan teknologi besar (Big Tech), sementara keuntungannya dinikmati pihak luar. Negara juga tidak bisa memungut bea atas transaksi digital lintas negara, sehingga kehilangan potensi pendapatan. Sementara itu, eksistensi UU PDP belum cukup melindungi, karena hanya mengatur data pribadi, bukan data publik atau data strategis negara, dan lembaga pengawasnya pun belum berjalan sampai saat ini.
Olisias Gultom, Sahita Institute: “Perjanjian dagang seperti IEU-CEPA lebih mementingkan aspek bisnis daripada kepentingan publik, dan keuntungan terbesarnya mengalir ke korporasi global. Jika infrastruktur, server dan data dikuasai pihak luar, pembangunan nasional akan menjadi bergantung pada izin korporasi besar. Tanpa kesadaran akan kedaulatan digital, Indonesia hanya akan menjadi pasar data bagi kepentingan bangsa lain.”
Perdagangan dan investasi harus berpihak pada manusia, menghormati hak-hak pekerja, menciptakan pekerjaan layak, dan memperkuat kedaulatan produsen pangan kecil. Keuntungan ekonomi tidak boleh dibangun di atas pengorbanan kesejahteraan pekerja dan kepentingan publik. DPR RI harus konsisten dengan Putusan MK dan Mandat Konstitusi!
Informasi lebih lanjut hubungi:
Olisias Gultom, Sahita Institute (Koalisi MKE): olisias.gultom@hints.id
Salsabila Aziziah, Puanifesto (Koalisi MKE): salsabilaaziziah@icloud.com
Hadi Rahmat Purnama, Akademisi FH UI: hadi.rahmat@ui.ac.id
Rachmi Hertanti, Koalisi MKE: r.hertanti@tni.org







